BLORA, (blora-ekspres.com) – Meskipun tarif sewanya tergolong sangat terjangkau, rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Tambakromo di Cepu, Kabupaten Blora, ternyata belum mampu terisi penuh sampai 2025. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Blora belum berhasil mencapai target okupansi maksimal.
Menurut Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, Denny Adhiharta Setiawan, tingkat hunian rusunawa yang terdiri dari lima lantai dan 99 unit ini hanya berkisar antara 70–80 persen.
“Sejak awal huniannya hanya sekitar 70 sampai 80 persen. Penghuni juga sering keluar masuk, bahkan ada yang pergi tanpa izin,” ungkap Denny.
Untuk menyiasati perilaku penghuni yang meninggalkan unit tanpa pemberitahuan, pengelola memberlakukan mekanisme uang jaminan senilai tiga bulan sewa. Uang itu akan dikembalikan jika penghuni keluar resmi dan mengikuti prosedur yang berlaku.
Tarif sewa rusunawa juga disesuaikan berdasarkan lantai. Lantai satu, khusus untuk difabel dan lansia, hanya dikenai Rp 50.000 per bulan. Sementara lantai dua paling mahal dengan tarif Rp 125.000; lantai tiga sebesar Rp 100.000; lantai empat Rp 75.000; dan lantai lima kembali Rp 50.000.
“Saat ini pembayaran masih tunai, tapi mulai bulan depan kami targetkan sudah beralih ke sistem non‑tunai,” tambah Denny menjelaskan rencana digitalisasi pembayaran.
Sementara itu, Pengelola Rusunawa, Sunarko, mengungkapkan data okupansi saat ini: dari 99 unit hanya 79 yang terisi. Lantai lima menjadi paling banyak menyisakan unit kosong—sebanyak 11 kamar. Diikuti lantai dua (6 kosong), lantai empat (2 kosong), dan lantai tiga (2 kosong). Lantai satu nyaris penuh karena difabel dan lansia lebih memilih tinggal di situ, yang sekaligus juga difungsikan sebagai area fasilitas bersama.
Lantai dasar rusunawa difungsikan sebagai fasilitas publik—terdapat musala, aula, kantor pengelola, gudang, toilet umum, dan area parkir. Tentunya, hal ini menambah nilai manfaat lokasi hunian.
Dari sisi keuangan, pemasukan bulanan dari sewa tercatat berkisar antara Rp 6 juta hingga Rp 7 juta. Namun penerimaan ini belum stabil karena masih ditemukan keterlambatan pembayaran dari beberapa penghuni.
“Itu menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan,” tutup Sunarko.***
