BLORA, (blora-ekspres.com) – Pemerintah Kabupaten Blora terus memperkuat komitmen dalam menekan angka stunting. Hal ini ditandai dengan digelarnya Pra Musrenbang Tematik Stunting sebagai langkah awal penyusunan program percepatan penurunan stunting tahun 2026 di Aula Lantai 2 Bapperida Blora, Kamis (05/03/2026).
Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan program prioritas nasional yang harus dikawal secara serius oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah hingga tingkat desa.
“Program ini harus kita jalankan bersama, dengan sinergi lintas sektor agar tepat sasaran dan benar-benar berdampak,” ujarnya.
Menurutnya, tanpa kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan, target penurunan stunting akan sulit tercapai.
Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Kabupaten Blora pada tahun 2024 tercatat sebesar 21,7 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 21,2 persen.
Sementara itu, hasil pengukuran di Posyandu pada Agustus 2025 menunjukkan sebanyak 2.776 balita mengalami stunting atau sekitar 6,15 persen dari total balita yang diukur.
Angka tersebut masih berada di atas target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah, sehingga diperlukan langkah yang lebih intensif dan terarah.
Dari 16 kecamatan yang ada, beberapa wilayah tercatat memiliki prevalensi stunting di atas rata-rata kabupaten, di antaranya Kecamatan Kunduran, Tunjungan, Jepon, Cepu, dan Sambong.
Meski sejumlah indikator layanan dasar telah mencapai target—seperti konsumsi tablet tambah darah bagi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, hingga akses air minum layak—masih terdapat beberapa capaian yang perlu ditingkatkan.
Di antaranya pendampingan keluarga berisiko stunting yang baru mencapai sekitar 40 persen, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, serta kepemilikan dokumen identitas anak yang masih rendah.
Selain itu, pemerintah juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti belum sinkronnya data antar perangkat daerah, kualitas data yang belum optimal, serta koordinasi lintas sektor yang masih perlu diperkuat.
Untuk mendukung percepatan penurunan stunting, Pemkab Blora mengalokasikan anggaran sebesar Rp56,79 miliar pada tahun 2026. Mayoritas anggaran tersebut difokuskan pada layanan utama, dengan sisanya untuk kegiatan pendukung.
Sebanyak 96 usulan program telah disiapkan melalui sistem perencanaan nasional, yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan sejumlah kecamatan prioritas.
Ke depan, pemerintah akan memfokuskan intervensi berbasis data, memperkuat peran Posyandu, meningkatkan kualitas pendampingan keluarga, serta memastikan pemenuhan layanan dasar secara menyeluruh.
Selain itu, edukasi dan kampanye kepada masyarakat juga akan terus digencarkan agar kesadaran terhadap pentingnya pencegahan stunting semakin meningkat.
“Data ini menjadi pengingat sekaligus panggilan bagi kita semua untuk bergerak bersama menurunkan angka stunting di Blora,” tegas Wakil Bupati.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua TP PKK, kepala perangkat daerah, para camat, serta menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesepahaman dan langkah konkret lintas sektor, sehingga upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Blora dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.***
