JAKARTA, (blora-ekspres.com) – Bupati Blora, Arief Rohman, menghadiri Rapat Dewan Pengurus (RDP) I Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia yang digelar di Raffles Jakarta, Kamis (05/03/2026).
Forum ini menjadi momentum penting bagi para kepala daerah untuk memfinalisasi berbagai rekomendasi strategis hasil Rapat Kerja Nasional XVII APKASI 2026, sekaligus menyuarakan berbagai persoalan krusial yang dihadapi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
Dalam rapat tersebut, APKASI menyepakati 20 rekomendasi strategis yang kemudian diserahkan langsung kepada Tito Karnavian oleh Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, bersama jajaran pengurus.
Bupati Blora yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal APKASI mengungkapkan, RDP tersebut membahas sedikitnya 20 isu strategis yang dihadapi 416 kabupaten di Indonesia.
Berbagai persoalan itu kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi konkret untuk pemerintah pusat dan DPR RI, mulai dari transfer keuangan daerah, tekanan fiskal, hingga tata kelola aparatur.
“Ada 20 rekomendasi yang kami bahas, mulai dari transfer keuangan daerah, beban gaji PPPK yang menekan APBD, kewenangan ASN di daerah, hingga wacana pilkada melalui DPRD,” jelasnya.
Isu-isu tersebut dinilai menjadi tantangan nyata yang dihadapi daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.
Selain menyuarakan aspirasi daerah, APKASI juga menegaskan komitmennya untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan
Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pusat terus diperkuat demi mendorong pemerataan pembangunan.
Dalam forum tersebut, Yandri Susanto menekankan pentingnya percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui sinkronisasi program pusat dan daerah, termasuk penguatan tata kelola desa.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah tantangan masih dihadapi daerah, seperti keterbatasan fiskal, rendahnya pendapatan asli daerah (PAD), hingga kualitas layanan dasar yang belum optimal.
Menurutnya, peran kepala daerah sangat strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kemandirian desa.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa APKASI merupakan wadah strategis untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat.
Ia mendorong para bupati untuk terus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, serta lebih aktif menggali potensi wilayah masing-masing.
Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, hingga UMKM, dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***
