BLORA, (blora-ekspres.com) – Sebanyak empat rumah milik warga Desa Buluroto, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora mengalami kerusakan berat dan membahayakan penghuninya.
Rumah yang berada di tepi aliran Sungai Lusi nyaris ambruk lantaran lantai rumah mengalami pecah-pecah dan rawan longsing akibat tergerus air hujan dengan intensitas yang tinggi.
“Kami khawatir jika rumah sewaktu-waktu ambruk,” kata Muhammad Amin, salah satu penghuni rumah yang terancam longsor, Kamis (07/04/2022).
Dirinya berharap pemerintah membantu menanggul rumahnya agar longsor tidak semakin meluas.
Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Buluroto, Margono mengaku, lokasi tersebut bukan kali ini saja longsor. Namun kondisi yang saat ini lebih mengkhawatirkan.
“Dulu, tahun 2017 juga pernah terjadi longsing. Namun kondisinya longsor kali ini lebih mengkhawatirkan,” terang Margono.
Selaku Kades Buluroto, Margono sudah mengusulkan kepada dinas terkait.
“Setiap Murenbang, kami selalu mengusulkan dan memasukkan lokasi ini agar dibangun penahan agar tanah tidak longsor,” terang Margono.
Bahkan, lanjut Margono, sudah pernah dilakukan sosialisasi terkait pembangunan di daerah aliran sungai (DAS) Lusi dari kementrian PUPR.
“Mungkin karena pandemi Covid 19, hingga sekarang belum terialisasi. Dan kami berharap pihak terkait segera membuatkan penahan agar tanah tidak kembali longsing akibat tergerus air hujan,” harap Margono.
Saat ditemui di lokasi longsor, Kepala DPUPR Blora, Samgautama Karnajaya, melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Wilayah I, Surat, mengungkapkan melihat kondisi tanah sudah terlihat stabil dan perlu adanya bangunan penahan agar tidak kembali longsor.
“Jika melihat kondisi tanah sudah stabil. Memang perlu adanya penahan agar tanah tidak kembali longsor akibat tergerus air hujan,” jelas Surat.
Saat di lokasi, Surat juga sudah melakukan komunikasi melalui sambungan seluler dengan pihak BBWS Pemali Juana dan diinformasikan lokasi tersebut sudah masuk dalam draf pembangunan di tahun anggaran 2023.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan BBWS Pemali Juana dan Alhamdulillah ini sudah masuk draf pembangunan di tahun anggaran 2023,” terang Surat.
Lebih lanjut Surat menyampaikan, kejadian tanah longsor selama ini sering terjadi di DAS Lusi yang secara kewenangan pengelolaan DAS Lusi ini memang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat.
Surat, mengungkapkan bahwa pentingnya koordinasi, integrasi sinergitas, sinkronisasi dan kolaborasi dalam penanganan bencana alam tanah longsor dengan berbagai instansi terkait baik daerah maupun pusat.
“Kebetulan kami selama ini memang senantiasa aktif dalam melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas, singkronisasi dan kolaborasi bersama dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR BBWS Pemali Juana Semarang,”pungkas Surat.***
