BLORA, (blora-ekspres.com) – Perebutan posisi Ketua DPRD Blora sempat memicu ketegangan di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pemenang Pemilu 2024 di Blora.
Ketegangan tersebut muncul karena ketidak pastian mengenai siapa yang akan menduduki kursi ketua berlanjut karena belum keluarnya Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.
Namun, konflik tersebut akhirnya terselesaikan setelah keluarnya SK resmi dari DPP PKB yang menunjuk Mustofa sebagai Ketua DPRD Blora di Kantor DPC PKB Blora di Jalan Sumbawa, Blora, Selasa (10/09/2024) sore..
Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPRD Blora yang disertai pelantikan 45 anggota terpilih, Mustofa telah diumumkan sebagai Ketua DPRD Blora sementara. Hal ini didasarkan pada perolehan suaranya yang terbanyak di antara anggota PKB lainnya. Mustofa meraih total 11.909 suara di Daerah Pemilihan (Dapil) Blora 4, yang meliputi Kecamatan Todanan, Japah, dan Kunduran.
Namun, usai pelantikan, salah satu anggota DPRD PKB terpilih dari Dapil Blora 1, Ahmad Labib Hilmi menyuarakan ketidakpuasannya dan mempertanyakan legalitas pengangkatan Mustofa sebagai Ketua DPRD Blora.
Gus Labib, sapaan akrabnya, merasa ada ketidakadilan dalam proses penunjukan tersebut. Lantaran usulan nama Ketua DPRD seharusnya melalui rapat di pengurus harian DPC PKB, yang menurutnya tidak dilakukan. Akibatnya, suasana internal partai sempat memanas.
“Secara fisik, saya memang belum melihat rekomendasi itu. Namun, kemarin saya merasakan ada yang tidak fair dalam pengusulan pimpinan ke DPP,” ungkap Gus Labib.
Gus Labib menjelaskan, secara struktural sebagai wakil ketua dirinya tidak diusulkan ke DPP.
“Sebagai wakil ketua, saya tidak diusulkan ke DPP, padahal secara struktural saya berada di atas nama yang diusulkan,” tambah Gus Labib.
Ketegangan ini berakhir setelah perwakilan dari DPW PKB Jawa Tengah, Arief Rohman yang juga Bupati Blora turun tangan dengan membawa SK resmi dari DPP PKB. Dalam SK tersebut, DPP PKB menetapkan Mustofa sebagai Ketua DPRD Blora periode 2024-2029.
“Saya selaku perwakilan DPW PKB Jawa Tengah menyampaikan surat keputusan dari DPP PKB tentang penetapan saudara Mustofa sebagai Ketua DPRD Blora,” ujar Mas Arief, sapaan akrabnya.
Menurut Mas Arief, ketegangan antar anggota seperti ini adalah dinamika hal yang biasa di internal partai.
“Setelah keputusan resmi dikeluarkan, semua pihak bisa menerima dan kembali tersenyum. Yang tadinya tegang, sekarang sudah bisa tertawa bersama lagi,” tambah Mas Arief.
Gus Labib juga menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan di internal partai.
“Beda pendapat dalam organisasi itu wajar. Yang terjadi kemarin adalah pelajaran bagi kita semua bahwa transparansi itu sangat penting. Namun, ketika keputusan sudah final sebagai kader kita harus menerimanya. Saya juga sudah mengucapkan selamat kepada Mustofa,” tutur Gus Labib.
Mustofa yang akhirnya resmi ditetapkan sebagai Ketua DPRD Blora, juga mengakui adanya perbedaan pendapat dalam organisasi.
Namun, Mustofa menegaskan bahwa keputusan dari DPP harus dilaksanakan oleh semua pihak.
“Setelah ada keputusan, saya akan menjalankan tugas ini sebaik-baiknya. Perbedaan pendapat kemarin itu wajar dalam sebuah organisasi. Setelah ada keputusan, semua pihak harus siap melaksanakannya. Nantinya, Ketua DPC yang akan menindaklanjuti hal ini ke Sekretariat Dewan,” ujar Mustofa.***
