BLORA, (blora-ekspres.com) – Pemerintah Kabupaten Blora menargetkan penuntasan status tenaga honorer yang masih tersisa di wilayahnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuka ribuan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora, Heru Eko Wiyono, mengungkapkan bahwa tenaga honorer yang masih ada merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
“Masih banyak tenaga honorer di Blora yang harus kami selesaikan. Kami berharap, tahun ini semua sudah bisa dituntaskan dan tidak ada lagi status tenaga honorer, setelah semuanya berganti status menjadi PNS atau PPPK,” ujar Heru saat ditemui di kantornya, Kamis (24/10/2024).
Heru menambahkan, Pemerintah Kabupaten Blora telah membuka 2.950 formasi untuk seleksi CPNS dan PPPK pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, terdapat 208 formasi CPNS dan 2.687 formasi PPPK yang siap diisi oleh para peserta seleksi.
“Kami berharap, dengan dibukanya ribuan lowongan formasi ini, masalah tenaga honorer yang sudah lama menjadi pekerjaan rumah bisa segera diselesaikan. Ini merupakan salah satu komitmen Pemkab Blora untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer dan memberikan kepastian status kepegawaian mereka,” jelas Heru.
Lebih lanjut, Heru merinci bahwa proses seleksi akan dilakukan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama, terdapat 1.055 peserta yang akan mengikuti seleksi khusus bagi tenaga honorer kategori 2 (K2) yang menjadi prioritas utama.
“Seleksi tahap 1 akan diikuti oleh tenaga honorer K2 yang menjadi prioritas. Hasil seleksi ini akan diumumkan pada 26 Oktober 2024,” tambah Heru.
Dengan adanya langkah-langkah ini, Pemkab Blora optimistis bahwa penuntasan tenaga honorer di Kabupaten Blora dapat segera tercapai, dan tenaga kerja yang ada akan memiliki status yang lebih jelas dan pasti sebagai PNS atau PPPK.
“Kami sangat optimis dengan adanya berbagai upaya ini, penuntasan tenaga honorer di Kabupaten Blora dapat segera tercapai. Tenaga kerja yang ada nantinya akan memiliki status yang lebih jelas dan pasti, baik sebagai PNS maupun PPPK,” harap Heru.
Sementara itu, tahap kedua akan dibuka untuk 1.687 peserta dengan pendaftaran dimulai pada 16 November hingga 31 Desember 2024. Heru menjelaskan, tahap ini akan terbuka untuk masyarakat umum, termasuk tenaga honorer non-K2.
BKD Blora juga telah mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir kesalahan dalam proses pendaftaran seleksi. Mereka menyediakan template untuk lamaran dan pernyataan, serta mendirikan pusat bantuan (helpdesk) bagi para peserta.
“Untuk memudahkan para peserta seleksi, kami telah menyediakan template, contoh lamaran, dan pernyataan. Selain itu, helpdesk juga akan siap melayani pertanyaan dan bantuan teknis selama proses pendaftaran dari pukul 07.30 hingga 17.00 WIB,” pungkas Heru.***(Dinkominfo Blora)
