BLORA, (blora-ekspres.com) – Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora, tingkat kemiskinan di Kabupaten Blora mengalami penurunan sebesar 0,07 persen pada Maret 2024 dibandingkan Maret 2023. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 11,42 persen atau setara dengan 99,14 ribu jiwa. Jumlah ini menurun sebesar 0,47 ribu jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Garis kemiskinan di Kabupaten Blora juga mengalami peningkatan, yakni sebesar Rp 464.959 per kapita per bulan pada Maret 2024, naik 9,37 persen dari Rp 425.135 per kapita per bulan pada Maret 2023.
Meski terjadi penurunan persentase kemiskinan, indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 1,35 pada Maret 2023 menjadi 1,59 pada Maret 2024, dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik dari 0,25 menjadi 0,3 dalam periode yang sama.
Penjabat (Plt.) Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati, menyampaikan bahwa penurunan angka kemiskinan ini merupakan capaian positif, meskipun upaya untuk menekan angka kemiskinan ke tingkat yang lebih rendah masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.
“Penurunan angka kemiskinan ini adalah salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam pembangunan sosial masyarakat. Pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan pada pengurangan angka kemiskinan di Blora,” ujar Mbak Etik, sapaan akrab Plt. Bupati Blora, Kamis (31/10/2024).
Mbak Etik menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora telah berupaya sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah pusat, seperti bantuan sosial, peningkatan akses pelayanan kesehatan, dan dorongan pada sektor-sektor ekonomi mikro.
Menurut Mbak Etik, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan.
Namun, dengan angka kemiskinan yang masih berada di level dua digit, Mbak Etik menekankan pentingnya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai target yang diinginkan.
“Kita masih memiliki banyak ruang perbaikan, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Langkah-langkah kolaboratif masih sangat dibutuhkan untuk menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan,” tambah Mbak Etik.
Dari data ini, Mbak Etik berharap menjadi acuan dalam merumuskan yang lebih fokus pada penanganan kemiskinan, terutama untuk menjangkau masyarakat miskin ekstrem.
Ke depan, tambah Mbak Etik, dengan kolaborasi yang lebih erat dan program pemberdayaan ekonomi yang tepat sasaran, diharapkan Blora dapat mencapai target penurunan angka kemiskinan sesuai dengan tujuan SDGs 2030.
Di tempat terpisah, Kepala BPS Blora, Rukhedi, saat dihubungi media ini melalui sambungan seluler menjelaskan, meskipun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, kenaikan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan bahwa masih ada sejumlah masyarakat miskin yang kondisinya semakin rentan.
“Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan meningkat karena meski jumlah penduduk miskin berkurang, kesenjangan ekonomi dan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin masih perlu diperhatikan. Ini menjadi tantangan bagi kita semua,” jelas Rukhedi.
Rukhedi menyatakan bahwa kenaikan garis kemiskinan juga mencerminkan adanya peningkatan kebutuhan minimum pendapatan agar masyarakat dapat hidup layak di Blora.
“Dengan garis kemiskinan yang naik, kebutuhan dasar untuk hidup layak juga mengalami penyesuaian. Oleh karena itu, perlu perhatian lebih dari semua pihak untuk memastikan program pengentasan kemiskinan dapat menyasar mereka yang paling membutuhkan,” ujar Rukhedi.***(Dinkominfo Blora)
