BLORA, (blora-ekspres.com) – Memasuki musim hujan di akhir tahun 2023, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Blora menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Blora, Rukhedi mengungkapkan, musim hujan yang sudah mulai datang sejak Oktober lalu memberikan dampak langsung pada harga bahan bangunan dan biaya konstruksi secara keseluruhan di wilayah Blora.
“Memang, setiap memasuki musim hujan, kita selalu melihat ada kenaikan pada komponen harga bahan bangunan, terutama yang berkaitan dengan material lokal seperti pasir, batu, dan semen,” ujar Rukhedi, Sabtu (09/11/2023).
Kondisi jalan yang rusak dan akses yang sulit selama musim hujan membuat biaya pengiriman bahan bangunan meningkat. Ini salah satu penyebab utama naiknya Indeks Kemahalan Konstruksi di Blora.
Rukhedi menjelaskan bahwa IKK adalah indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang konstruksi antarwilayah. IKK dihasilkan melalui survei Harga Kemahalan Konstruksi yang dilakukan BPS setiap triwulan, yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.
Survei ini, terang Rukhedi, mengumpulkan data dari berbagai elemen, termasuk harga bahan bangunan atau konstruksi, harga sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi.
Menurut data terbaru, jelas Rukhedi, IKK Kabupaten Blora pada tahun 2023 tercatat sebesar 101,25. Sebagai perbandingan, Kota Makassar digunakan sebagai acuan nasional dalam perhitungan IKK di seluruh Indonesia.
“Angka ini menunjukkan bahwa biaya konstruksi di Blora 1,06 persen lebih mahal dibandingkan dengan rata-rata IKK Provinsi Jawa Tengah yang berada di angka 100,19,” jelas Rukhedi.
Rukhedi menyebutkan bahwa tingginya IKK di Blora dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesulitan geografis dan kondisi cuaca.
“Secara geografis, Blora memiliki wilayah yang cukup luas dengan medan yang bervariasi. Saat musim hujan, banyak jalan di daerah pedesaan yang terendam atau rusak, sehingga meningkatkan biaya distribusi bahan bangunan ke lokasi proyek,” terang Rukhedi.
Selain itu, Rukhedi juga menyampaikan, IKK merupakan salah satu variabel penting dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah.
“IKK digunakan sebagai proksi untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah. Semakin tinggi IKK, semakin besar pula potensi alokasi DAU yang diberikan untuk mempercepat pembangunan daerah,” jelas Rukhedi.
Menanggapi kondisi tersebut, Rukhedi mengungkapkan, kenaikan IKK di Blora perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam merencanakan proyek infrastruktur.
“Kenaikan IKK dapat berdampak pada anggaran proyek. Pemerintah perlu melakukan penyesuaian agar proyek tetap berjalan tanpa terhambat oleh kenaikan biaya konstruksi,” imbuh Rukhedi.
Rukhedi menegaskan, pihak BPS Blora akan terus memantau perkembangan harga konstruksi melalui survei yang dilakukan secara berkala.
“Kami berkomitmen untuk memberikan data yang akurat dan terkini kepada pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan,” ujar Rukhedi.
Dengan data yang akurat, Rukhedi berharap pemerintah dapat menyesuaikan alokasi anggaran pembangunan sehingga proyek infrastruktur dapat selesai tepat waktu, meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
Selain itu, Rukhedi juga mengajak masyarakat dan para pelaku konstruksi untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan musim hujan ini.
“Kami mengharapkan peran serta semua pihak untuk membantu menjaga infrastruktur yang ada dan turut serta dalam mengawasi pelaksanaan proyek di lapangan,” tutup Rukhedi.
Sementara itu, dari sisi pelaku konstruksi, musim hujan ini dirasakan cukup berat. Seorang kontraktor lokal di Blora, Teguh mengaku, mengalami kenaikan harga bahan bangunan sejak awal Oktober.
“Saat hujan mulai turun, harga pasir dan semen naik. Belum lagi biaya sewa alat berat yang juga meningkat karena pekerjaan tertunda saat hujan deras,” kata Teguh.
Teguh berharap, pemerintah daerah dapat memberikan solusi untuk mengatasi kendala ini, seperti memperbaiki akses jalan menuju lokasi proyek dan memberikan dukungan tambahan melalui kebijakan fiskal yang lebih fleksibel.
“Kami butuh dukungan dari pemerintah, terutama dalam bentuk penyesuaian anggaran proyek agar kenaikan biaya tidak menghambat pembangunan,” pungkas Teguh.***
