BLORA, (blora-ekspres.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mengalokasikan anggaran fantastis untuk membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2024, yakni mencapai Rp 1,1 triliun atau sekitar 41,81 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Angka ini menempatkan Blora di urutan keempat tertinggi dalam Karesidenan Pati.
Bupati Blora, Arief Rohman, menegaskan bahwa Blora menjadi salah satu daerah yang paling siap dalam menempatkan ASN hasil rekrutmen formasi terbaru tahun ini. Hal itu disampaikannya saat melantik dan menyerahkan SK kepada 1.245 ASN, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Untuk Kabupaten Blora, kami menjadi yang paling siap dan awal dalam menempatkan ASN formasi tahun 2024. Kalau dari segi anggaran, kami masih cukup untuk menggaji. Ini menunjukkan komitmen kami dalam memperkuat pelayanan publik,” ungkap Mas Arief, sapaan akrab Bupati Blora, Selasa (30/04/2025).
Lebih lanjut, Mas Arief menjelaskan, besaran anggaran untuk gaji ASN tersebut sebagian besar masih ditanggung oleh pemerintah pusat. Namun, sebagian lainnya tetap menjadi beban APBD.
“Total belanja pegawai ASN mencapai Rp 1,1 triliun, di mana Rp 870 miliar atau sekitar 30,75 persen ditanggung oleh APBD. Sisanya dari dana pusat. Cash flow kita masih aman, apalagi akan ada pensiun berkala ke depan,” terang Mas Arief.
Mas Arief juga menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah memberikan arahan agar belanja pegawai di masing-masing daerah ditekan hingga di bawah 30 persen dari APBD pada tahun 2027 mendatang.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blora, Heru Eko Wiyono, merinci jumlah ASN di wilayahnya saat ini sebanyak 11.439 orang. Terdiri atas 5.745 PNS dan 5.694 PPPK.
“Saat ini belanja pegawai kita memang masih di angka 41 persen, tapi itu belum termasuk pengurangan belanja lain seperti BLUD dan tunjangan guru yang berada di angka 30,7 persen. Dengan banyaknya ASN yang akan pensiun pada 2025 hingga 2027, kami optimistis regulasi 30 persen itu bisa tercapai,” jelas Heru.***
