BLORA, (blora-ekspres.com) – Pelayanan, infrastruktur, ketahana pangan, peningkatan PAD dan peningkatan hasil ternak serta proses pengisian perangkat desa menjadi pokok jawaban Bupati Blora Arief Rohman dalam menjawab masukan maupun saran dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blora dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020, di Ruang Rapat DPRD Kab. Blora, Rabu (09/06/2021).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Blora Dasum telah dihadiri oleh Wakil Ketua Tri Yuli Setyowati dan Anggota DPRD Kabupaten Blora, Forkopimda, Sekda Blora dan Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Blora ada dua pandangan dari fraksi. Yaitu berasal dari gabungan fraksi-fraksi yang disampaikan oleh Anif Mahmudi, dan Fraksi Demokrat-Hanura yang disampaikan oleh Iwan Krismiyanto.
Sebagai Bupati Blora, Mas Arief, sapaan akrabnya akan selalu berusaha mewujudkan harapan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik. Salah satunya dengan menghadirkan pelayanan yang lebih mudah bagi masyarakat Blora, dengan membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Kami akan selalu berusaha mewujudkan harapan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik dengan dibentuknya Mal Pelayanan Publik melalui tagline Sak Jongok’an Beres (Sekali duduk, Jadi, red), sehingga diharapkan segala keperluan masyarakat dapat diselesaikan sekali duduk di MPP,” terang Mas Arief.
Selain MPP, juga menyampaika kondisi ketersediaan pupuk yang tidak mencukupi kebutuhan petani. Dengan kondisi yang demikian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga telah merencanakan melakukan pembinaan pada distributor maupun pengecer, untuk memastikan kelancaran distribusi pupuk pada petani.
Melalui penyuluh pertanian di lapangan turut mendorong penggunaan pupuk organik, dengan memberikan penyuluhan pembuatan pupuk organik pada kelompok tani.
Mas Arief juga menyoroti terkait harga gabah, rencananya disamping mengoptimalkan serapan gabah, juga akan dibentuk badan usaha milik petani.
“Terkait dengan harga gabah yang di bawah standar pada musim panen, dari Bulog sudah melakukan serapan gabah, di Kabupaten Blora terdapat 22 lumbung pangan yang di dalamnya ada gudang untuk menampung gabah petani. Dan sebagai upaya untuk perbaikan harga jual gabah pada musim panen, maka melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM telah dibentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP ),” tambahnya.
Selanjutnya, untuk peningkatan hasil peternakan di Kabupaten Blora, Pemkab Blora akan bertindak sebagai penghubung antara peternak di Kabupaten Blora dengan PD. Dharmajaya, dengan melibatkan perbankan.
Kaitannya dengan infrastruktur, dalam rangka peningkatan penunjang keselamatan jalan di Kabupaten Blora. Kemudian menjadikan perbaikan dan peningkatan jalan sebagai prioritas.
“Perbaikan dan peningkatan jalan akan menjadi prioritas dalam menetapkan anggaran tiap tahunnya. Anggaran infrastruktur jalan pada APBD perubahan tahun anggaran 2021 akan ditingkatkan secara maksimal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja di seluruh OPD, termasuk belanja tidak langsung dan belanja pegawai OPD,” ungkap Arief.
Ditambahkan Mas Arief, kaitannya dengan kekosongan perangkat desa yang ada, ditargetkan agar pada tahun ini dapat segera diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan meminimalisir permasalahan yang muncul. Juga Pilkades Desa Biting, Kecamatan Sambong pun akan dijadwalkan pada tahun ini.
‘Menyikapi kekosongan perangkat desa yang ada, berdasarkan Rapat Koordinasi antara Bupati Blora, Tim Pembina Teknis Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa serta Camat se-Kabupaten Blora pada tanggal 13 April 2021, untuk pengisian perangkat desa ditargetkan tahun ini selesai dilaksanakan,” ucapnya
Selanjutnya beberapa hal lainnya meliputi upaya-upaya untuk peningkatan PAD, memacu perkembangan BUMDes, upaya Pemkab mengantisipasi musim kemarau dan kasus kesulitan air, upaya preventif bahaya kebakaran rumah dan hutan, penertiban tempat hiburan, termasuk penyeimbangan rasio guru dan murid melalui membuka lowongan CPNS, dan regrouping sekolah yang pada tahun ini rencananya menyasar sebanyak 14 SD.
Selanjutnya, usai penyampaian jawaban oleh Bupati, agenda dilanjutkan dengan Laporan Badan Anggaran DPRD, lalu penandatanganan berita acara, dan dilanjutkan persetujuan bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020. Bupati kemudian juga melaporkan capaian kinerjanya melalui program 99 Hari.
“Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami juga melaporkan capaian kinerja kami melalui Program 99 Hari yang telah kami canangkan dan kami sampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 26 Februari 2021” kata Bupati
Diantaranya, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Blora yang telah diresmikan, Bupati Ngantor di RS, Ngopeni Kadang Kekurangan melalui SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu, Kemudian dilanjutkan dengan launching Satu Data Blora pada hari yang sama, Kegiatan Blora Mengaji sudah berlangsung dan Kartu Blora Mengaji telah dilaunching oleh Sekjen Kemenag RI.
Kemudian, sudah dilaksanakannya Musrenbang Keren (Lansia, Kelompok Rentan, Difabel, Pemuda, Perempuan dan Anak), Satgas Pupuk telah terbentuk, Membuat grand design peternakan terpadu dari hulu sampai hilir, Ngopi bareng dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat dan koordinasi lintas sektoral.***Red