BLORA, (blora-ekspres.com) – Bupati Blora, Arief Rohman mengajak seluruh OPD se Kabupaten Blora untuk terus berupaya mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Hal tersebut ditandai dengan dilauncingnya program “Satu Perangkat Daerah, Satu Desa Dampingan, Menuju Desa Unggul dan Berdaya Saing, Senin (13/09/2021).
“Hari ini kita launching program Satu Perangkat Daerah, Satu Desa Dampingan, Menuju Desa Unggul dan Berdaya Saing. Dengan program ini, setiap perangkat daerah atau dinas kita minta melakukan pendampingan desa untuk perbaikan DTKS, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai potensi masing-masing wilayahnya,” ucap Arief.
Tidak hanya melibatkan OPD teknis, pihaknya mengaku akan merangkul juga kalangan akademisi dari perguruan tinggi untuk ikut pendampingan desa di Kabupaten Blora. Seperti STAI Khozinatul Ulum, STAI Muhammadiyah Blora, STAI Al Muhammad Cepu, dan STTR Cepu.
“Kita juga akan libatkan seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Blora. InshaAllah perguruan tinggi juga bersedia membina desa-desa di Kabupaten Blora,” terang Arief.
Lebih lanjut Arief mengatakan, Pemkab Blora juga telah melakukan MoU dengan perguruan tinggi dari luar Blora.
Bahkan, lanjut Arief, MKKS SMK kemarin juga menghubung akan ikut serta melakukan pendampingan desa.
Arief mengakui, dampak pandemi seperti sekarang ini membuat angka kemiskinan di Kabupaten Blora sedikit meningkat menjadi 11,9 persen. Sehingga membutuhkan langkah serius untuk mengintervensi kondisi tersebut agar kemiskinan bisa segera terurai dan terentaskan.
“Kita perlu bergerak bersama. Melalui pendampingan OPD bersama Perguruan Tinggi, SMK dan jika memungkinkan kita ajak juga CSR harapannya desa-desa miskin di Blora bisa naik kelas,” harap Arief.
Sebagai tahap awal, ada 48 desa miskin yang akan kita sasar dengan program ini.
Dalam program ini, Arief meminta Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Blora untuk melanjutkan koordinasi teknis pelaksanannya.
“Untuk teknisnya nanti akan dijelaskan Wakil Bupati. Kita ingin program ini bisa berjalan maksimal dan dibuat timeline pastinya. Sehingga perubahannya bisa dilihat jelas antar sebelum dan sesudah pendampingan. Ada kemungkinan juga kita sinkronkan dengan program SGDs Desa dari Kemendesa PDTT,” pungkas Bupati.
Sementara itu, Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati menyampaikan bahwa program ini merupakan salah satu perwujudan visi-misi dirinya bersama Bupati yakni “Ngopeni Kadang Kekurangan”.
“Disini kami minta seluruh OPD melakukan mapping, mendata permasalahan yang ada sekaligus potensi yang ada di desa untuk nantinya baru kita tentukan bersama bagaimana langkah intervensinya. Sehingga permasalahan yang ditemukan bisa diselesaikan, dan potensi yang ada dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Etik.
“Tidak hanya 48 desa saja, kedepan kita ingin program ini berjanjut ke desa-desa lainnya juga. Lewat program ini kita petakan juga kondisi kemiskinan yang ada di desa untuk memperbaiki DTKS. Mari kita niatkan program ini untuk ibadah membantu masyarakat desa,” tambah Wakil Bupati.
Wakil Bupati juga meminta masing-masing Kepala OPD bisa membuat SK yang berisi tentang tim pendampingan desa. Launching kemudian dilanjutkan dengan pembagian 48 desa miskin yang akan menjadi binaan OPD dan dialog bersama.***
