PEKALONGAN, (blora-ekspres.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melakukan studi banding ke Pemkab Pekalongan dalam penanggulangan kemiskinan dan penanganan anak tidak sekolah, Jumat (03/06/2022).
Cukup beralasan Pemkab Blora belajar ke Pemkab Pekalongan. Lantaran Pemkab Pekalongan berhasil meraih beberapa penghargaan tingkat nasional dalam penanggulangan kemiskinan dan penanganan anak tidak sekolah. Diantaranya untuk inovasi laboratorium kemiskinan dan aplikasi ‘Kudu Sekolah’.
“Kami tertarik untuk belajar ke Kabupaten Pekalongan karena beberapa inovasi yang dilakukan oleh Pemkab Pekalongan memiliki inovasi dalam penanggulangan kemiskinan dan penanganan anak tidak sekolah,” terang Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati.
Lebih lanjut, Etiek, sapaan akrab Wabup Blora menambahkan, upaya pengentasan kemiskinan hingga memajukan pendidikan menjadi perhatian serius Pemkab Blora. Dengan studi banding kali ini Pemkab Blora diharapkan bisa meniru inovasi-inovasi yang ada guna mengentaskan persoalan kemiskinan.
Etiek juga mengakui, jika kemiskinan tidak bisa kita hilangkan, tetapi bagaimana inovasi untuk mengurangi kemiskinan itu yang harus dilakukan. Untuk itu dirinya datang ke Pekalongan full team untuk belajar.
Perlu diketahui, turut serta dalam study banding tersebut diantaranya, Kepala Bappeda Blora, Mahbub Djunaidi beserta jajaran, Kepala Dinas Sosial P3A Blora, Indah Purwaningsih serta tim pendamping dan Baznas Blora.
Angka kemiskinan di Blora lanjut Etiek, masih tinggi. Yaitu 12,9 persen. Apalagi di masa pandemi banyak yang naik. Hal tersebut yang menjadi pemikiran bagaimana Kabupaten Blora untum belajar inovasi-inovasi dan keberhasilan di Pemkab Pekalongan.
Sementara itu, Wakil Bupati Pekalongan, Riswadi menyampaikan pihaknya siap bersinergi dengan Pemkab Blora. Termasuk untuk berbagi ilmu dan pengalaman terkait penanggulangan kemiskinan.
“Memang kemajuan dan prestasi yang telah dicapai Kabupaten Pekalongan khususnya terkait penanggulangan kemiskinan dan penanganan anak tidak sekolah. melalui inovasi laboratorium kemiskinan dan inovasi ‘Kudu Sekolah’ yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah,” jelas Riswadi.
Penghargaan yang pernah tersebut diantaranya, innovative government award tahun 2020 dengan kategori sangat inovatif.
“Selain itu, kita juga memperoleh top 45 inovatif pelayanan publik pada ajang kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) tingkat nasional tahun 2020 dengan laboratorium kemiskinan. Juga penghargaan top 45 kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021 dengan aplikasi Kudu Sekolah,” terang Riswadi.
Terkait inovasi gerakan Kudu Sekolah yang dilakukan Pemkab Pekalongan dipaparkan, bahwa gerakan tersebut memiliki porsi strategis dalam meningkatkan harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah.
Kongkritnya, melakukan pendataan dan pengembalian anak tidak sekolah ke jenjang formal maupun non formal, serta menyisir dewasa tidak sekolah untuk didorong kembali bersekolah.
“Ini yang mempengaruhi IPM Kab. Pekalongan yang awalnya sangat rendah, kemudian 70,11 persen di tahun 2021 dan tahun ini ditarget 71,19 persen,” tambah Riswadi.
Diketahui, Laboratorium Kemiskinan merupakan salah satu program inovasi pelayanan publik untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat Pekalongan.
Sementara itu, melalui inovasi ‘Kudu Sekolah’ diharapkan semakin banyak masyarakat Pekalongan untuk bisa sekolah dan tanpa harus terjadi putus sekolah.***
