BLORA, (blora-ekspres.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah, menetapkan target pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sebesar Rp. 2,596 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pendapatan pada tahun 2024 yang mencapai Rp. 2,68 triliun.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora, Susi Widyorini, menyebut bahwa total belanja yang direncanakan untuk tahun 2025 mencapai Rp. 2,831 triliun. Sementara itu, total pembiayaan neto dianggarkan sebesar Rp. 235,7 miliar, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) ditetapkan sebesar nol rupiah.
“Sisa anggaran ini diupayakan nol rupiah untuk memaksimalkan penggunaan APBD secara efisien dan efektif,” ujar Susi, Jum’at, (10/01/2025).
Susi menjelaskan, pendapatan daerah pada tahun 2025 akan tetap didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 81 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang sekitar 19 persen dari total pendapatan.
Untuk belanja, Pemkab Blora merencanakan belanja operasi sebesar Rp. 1,893 triliun, belanja modal Rp. 476 miliar, anggaran belanja tidak terduga Rp. 28 miliar, dan belanja transfer Rp. 434 miliar.
Susi mengakui, tingkat kemandirian fiskal daerah masih tergolong rendah. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemkab Blora untuk segera melakukan perubahan dalam pengelolaan pendapatan daerah.
“Kami harus mempercepat pertumbuhan pendapatan dari semua sektor yang memungkinkan secara regulasi. Ini termasuk perbaikan regulasi dan tata kelola pendapatan,” tegas Susi.
Susi juga mengungkapkan bahwa pada tahun lalu, penerimaan SiLPA dianggarkan sebesar Rp. 45,7 miliar dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 215 miliar. Adapun pada pos pengeluaran pembiayaan, pembayaran pokok utang dianggarkan Rp. 10 miliar, sedangkan penyertaan modal mencapai Rp. 15 miliar.
Susi menambahkan, pelaksanaan APBD Kabupaten Blora tahun 2024 berjalan relatif lancar dengan capaian pendapatan sebesar 101 persen dan realisasi belanja sekitar 95 persen.
“Realisasi tersebut menunjukkan kinerja yang cukup baik, dengan sisa kas pada akhir tahun mencapai Rp. 65 miliar,” jelas Susi.
Susi juga menyampaikan, capaian ini tidak lepas dari kerja sama semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat.
“Dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak sangat penting untuk mencapai realisasi anggaran yang maksimal,” tutup Susi.***
