BLORA, (blora-ekspres.com) – Pendidikan mempunyai arti yang sangat penting bagi pembangunan bangsa. Karena pendidikan dapat membangun bangsa Indonesia yang berkualitas maju dan unggul serta berdaya saing tinggi sebagai modal pembangunan bangsa.
Hal tersebut diungkapkan Anggota DPR RI dari Komisi IX, Edy Wuryanto kepada media disela sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan kepada ratusan guru dan tenaga pendidik yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Blora, di Gedung Dwi Mulya UPTD Dinas Pendidikan Kec.Ngawen Kab.Blora Minggu (23/05/2021).
“Di Kabupaten Blora, memiliki persoalan legalitas yang tidak kuat. Karena hanya ditandatangani kepala sekolah. Itu enggak boleh, minimal harus kepala dinas pendidikan,” ungkap Edy.
Terutama, lanjut Edy, mereka (para GTT/PTT nonkategori) yang tergabung dalam Progata Kabupaten Blora, kerap mendatangi anggota DPR agar turut memperjuangkan nasib mereka.
Lebih lanjut, Edy Wuryanto, memaparkan ada sekitar 3.000 lebih GTT/PTT di Blora, mengeluhkan nasib karena ingin diangkat melalui PPPK. Sesuai dengan komitmen Presiden, ingin menyelesaikan GTT guru secara bertahap. Paling tidak selama dua tiga tahunan.
Anggota DPR dari Komisi IX ini berkomitmen akan membantu mereka. Serta akan mendorong Menpan dan Mendikbud untuk meningkatkan jumlah PPPK atau PNS di Kabupaten Blora.
Dia menjelaskan bahwa ada dua tugas utama Bupati Blora kaitan dengan GTT/PTT nonkategori. Yakni, mengenai legalitas dan jaminan kesejahteraan mereka sebisa mungkin harus dipenuhi.
“Minimal gaji mereka ya UMK wajib lah, bagaimana caranya APBD ngatur. Serta jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun itu harus kalau bisa,” ucap Edy.
Sementara itu, ketua Progata Kabupaten Blora, Arys Eko Siswanto meminta kepada Edy Wuryanto selaku anggota DPR RI turut mengawal agar nasib para mendapatkan legalitas atau status dari Pemkab berupa surat penugasan minimal dari kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan programnya yang 99 hari itu.
“Kami minta pencerahan dari pak Edy Wuryanto untuk mengawal GTT/PTT Kabupaten Blora supaya mendapatkan legalitas atau status dari Pemkab berupa surat penugasan minimal dari kepala dinas,” pinta Arys Eko Siswanto
Dirinya mengaku, belasan orang yang bersama-sama bertemu dengan wakil rakyat kali ini, rata-rata sudah belasan tahun mengabdi alias wiyata bakti menjadi GTT/PTT non kategori di Kabupaten Blora.
Bupati Blora, lanjut Arys, sebetulnya sudah berkomitmen terkait kesejahteraan GTT/PTT nonkategori. Tetapi, hingga sekarang ini belum terealisasi.
Lebih lanjut, Arys membeberkan, wiyata bakti di Kabupaten Blora keseluruhan kurang lebih ada 3.000 GTT/PTT sangat minim honornya perbulan, nilainya yakni rata-rata mulai Rp. 150 ribu hingga kurang dari Rp. 1 juta.
Arys juga berharap, legalitas para GTT/PTT nonkategori segera terealisasi. Semoga bisa direalisasikan,” harap Arys.***Red
