BLORA, (blora-ekspres.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kembali mencatatkan capaian positif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang diumumkan pada Rabu (30/4/2025),
Indeks Reformasi Birokrasi Blora mengalami lonjakan signifikan dari tahun sebelumnya.
Jika pada tahun 2023 nilai indeks Reformasi Birokrasi Blora tercatat sebesar 69,22 atau masuk kategori B, maka pada tahun 2024 melonjak menjadi 81,67 yang berarti masuk kategori A-. Kenaikan sebesar 12,45 poin ini menjadi sinyal kuat akan perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Blora.
Bupati Blora, Arief Rohman mengaku bersyukur dan mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini. Ia menyebut bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kerja sama dan sinergi lintas sektor di lingkungan Pemkab Blora.
“Alhamdulillah, hasil evaluasi dari KemenPAN-RB menunjukkan bahwa Blora mendapatkan hasil yang memuaskan. Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Blora mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi,” ujar Mas Arief, sapaan akrab Bupati Blora, Jumat (02/05/2025).
Mas Arief menambahkan, bahwa nilai indeks Reformasi Birokrasi Blora terdiri atas dua komponen utama, yakni RB General dengan nilai 70,63 dan RB Tematik sebesar 11,04.
“Pemkab Blora mengalami kenaikan dengan perolehan nilai 81,67. Nilai ini terdiri dari 70,63 untuk RB General dan 11,04 untuk RB Tematik. Ini menunjukkan bahwa kami mampu menyelaraskan reformasi internal dengan agenda prioritas nasional,” imbuh Mas Arief.
Capaian ini, lanjut Mas Arief, menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Blora dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kami akan terus melanjutkan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh. Tujuannya bukan hanya memperbaiki administrasi, tetapi benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Mas Arief.
Ke depan, terang Mas Arief, Pemkab Blora akan mengarahkan fokus reformasi sejalan dengan Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Arah kebijakan akan lebih menyentuh aspek pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan investasi di daerah melalui pendekatan transformasi digital.
“Peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi ini bukan sekedar angka, tetapi merupakan penanda bahwa birokrasi kita makin matang, responsif, dan profesional,” pungkas Mas Arief.***
