JAKARTA, (blora-ekspres.com) – Tercatat ada 58 kabupaten terbaik pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024 se -Indonesia. Untuk Jawa Tengah sendiri, ada 22 Kabupaten yang terpilih.
Kabupaten Blora menjadi salah satu kabupaten yang dinilai berhasil menggerakkan peningkatan indeks pelaksanaan SPBE 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN RB, di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/05/2024).
Diketahui, indeks SPBE Blora meningkat signifikan dari 416 Kabupaten se Indonesia. Untuk tahun 2022 indeks SPBE Blora masih 2,06, dan naik signifikan pada 2023 kemarin menjadi 3,27. Dengan demikian indeks naik sebesar 1,21.
“Semoga capaian ini terus menginspirasi jajaran birokrasi pemerintahan, khususnya di Kabupaten Blora agar kedepan bisa terus menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan berbasis digital,” ujar Bupati Blora, Arief Rohman.
Mas Arief, sapaan akrab Bupati Blora berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mudah, cepat, murah dan terintegrasi.
“Ayo Sesarengan mBangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Blora yang lebih baik. Blora pasti bisa,” tegas Mas Arief.
Sementara itu, atas prestasi yang diraih Pemprov Jateng sebagai Provinsi dengan indeks pelaksanaan SPBE terbaik nasional, Bupati Arief mengucapkan selamat.
“Selamat dan sukses untuk Pemprov Jawa Tengah yang hari ini meraih penghargaan Digital government Award 2024 dari Kementerian PAN RB, dan diserahkan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kami turut mendampingi Pak Pj. Gubernur Nana Sudjana dan siap terus mendukung peningkatan pelaksanaan SPBE di tingkat daerah. Semoga Jawa Tengah semakin maju dalam pelayanan digitalisasi pemerintahan,” ucap Bupati Arief.
Pihaknya juga mengucapkan selamat atas diluncurkannya GovTech Indonesia yang dinamakan INA Digital – Indonesia Terintegrasi.
Di acara tersebut juga dilaksanakan penyerahan penghargaan Digital government Award 2024, dimana Pemprov Jawa Tengah menjadi Provinsi dengan indeks pelaksanaan SPBE terbaik nasional.
Dalam arahannya Presiden Joko Widodo mengapresiasi banyaknya peningkatan pelaksanaan SPBE baik di lembaga Kementerian hingga pemerintah daerah.
Presiden Jokowi menekankan agar SPBE yang dilaksanakan tersebut bukan justru mempersulit masyarakat.
“Kehadiran birokrasi pemerintahan harusnya melayani, nukan mempersulit dan bukan memperlambat. Yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat manfaat yang diterima masyarakat dan kemudahan urusan masyarakat,” ucap Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menekankan agar dilakukan penyederhanaan birokrasi, sehingga seluruh layanan dapat terintegrasi, tidak tumpang tindih.
“Satu data untuk semua, jangan bilang data ini milik lembaga ini. Data itu milik lembaga sana. Buang jauh ego sektoral. Jangan ada lagi aplikasi aplikasi yang membingungkan, semuanya harus diintegrasikan jadi satu. Bayangkan di Indonesia ini lebih dari 27 ribu aplikasi, bahkan ada satu Kementerian yang punya 400 aplikasi. Ruwet, bahkan ada yang saling tumpang tindih. Harus diselaraskan diintegrasikan, sehingga bisa meningkatkan daya saing nasional,” lanjut Presiden Jokowi.***
