Example floating
Example floating
Example floating
HL

Pemprov. Jateng Gelar Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Cabean

×

Pemprov. Jateng Gelar Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Cabean

Sebarkan artikel ini

BLORA, (blora-ekspres.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov. Jateng) melalui Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, (Disperakim Pemprov. Jateng) menggelar melakukan konsultasi publik pengadaan tanah pembangunan Bendungan Cabean di Pendopo Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Senin (19/07/2023).

Kepala Disperakim Pemprov. Jateng Arief Djatmiko melalui Sub Koordinator Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah Gaffar Moh Nadsir mengatakan konsultasi publik merupakan rangkaian tahapan dalam tahap persiapan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Cabean yang berada di wilayah Kecamatan Todanan setelah sebelumnya telah dilakukan sosialisasi atau pemberitahuan rencana pembangunan dan pendataan awal kepemilikan tanah serta penguasaan tanah yang dibantu pemerintah desa setempat.

“Konsultasi publik ini merupakan tahap persiapan pengadaan tanah yaitu konsultasi publik untuk mengklasifikasi kembali langsung kepada pihak yang berhak atas tanah, yang memiliki tanah atau yang menguasai tanah warga terdampak pembangunan Bendungan Cabean dengan membawa data yang real dan benar berdasarkan informasi dan konfirmasi,” kata Gaffar.

Konsultasi publik ini, terang Gaffar, tujuannya untuk bertatap muka secara langsung kepada pihak yang berhak atas tanah karena tanahnya yang akan terkena dampak pembangunan Bendungan Cabea, dalam proses pengadaan tanah ini ada empat tahapan. Yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

Harapannya, lanjut Gaffar, dengan konsultasi publik ini proses pengadaan tanah yang masih berlanjut akan lebih cepat dan akuntabel.

“Sehingga masyarakat yang kena pembebasan (lahan) betul-betul mendukung. Tanah yang terkena pembebasan adalah tanah yang betul-betul dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat tersebut,” imbuh Gaffar.

Adapun warga yang terdampak hendaknya menyiapkan bukti kepemilikan tanah atau bukti penguasaan tanah. Misalnya, tanah yang sudah ada sertifikat, hendaknya pemilik menyiapkan fotokopi.

Kemudian KTP, KK dan pembayaran PBB. Yang mana, itu berguna sebagai bukti jika kepemilikan tanah diusahakan dengan baik oleh pemiliknya.

Pembangunan Bendungan Cabean tersebut, ujar Gaffar, ada 336 bidang tanah milik warga yang terkena pembangunan bendungan tersebut terdapat di dua desa. Yaitu desa Todanan dan desa Kembang pihak yang berhak atas tanah telah di undang melalui Kepala desa masing-masing untuk dapat hadir dalam pendataan.***

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *