BLORA, (blora-ekspres.com) – Menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Blora pada tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora terus berupaya meningkatkan angka partisipasi pemilih. KPU menargetkan partisipasi sebesar 83 persen, mempertahankan angka dari pemilu sebelumnya pada Februari 2024.
Hal tersebut disampaikan Kordiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Blora, Ahmad Mustakim, menyampaikan dalam Rapat Kerja bersama para pemangku kepentingan di Garden Resto and Caffe Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Kamis (08/08/2024).
Mustakim mengatakan, rapat tersebut sebagai upaya bersama dari berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih di Blora melalui strategi dan sasaran sosialisasi pemilihan serentak 2024, sehingga pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 dapat berjalan dengan sukses dan kondusif..
“Partisipasi masyarakat Blora memang perlu digeliatkan. Pada Pemilu 2019, capaian kita 80 persen. Namun, pada Pilkada 2020, angka itu turun menjadi 77 persen. Terakhir, pada Pemilu Februari 2024, partisipasi naik lagi menjadi 83,8 persen. Ini perlu kita geliatkan terus,” jelas Mustakim.
Untuk mencapai target tersebut, KPU Blora menggandeng berbagai komunitas, lintas sektoral, hingga media. Mustakim menekankan pentingnya peran komunitas dan media dalam menggerakkan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya.
“Kami terus sosialisasikan bahwa nyoblos itu penting. Pilkada mungkin euforianya lebih berat daripada pemilu kemarin, tapi kami terus bergerak ke desa-desa, tempat pendidikan, dan lokasi-lokasi yang belum tersosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pemilih,” tambahnya.
sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Blora, Sujiyanto menyatakan kesiapannya untuk mendukung target partisipasi tersebut.
“Kami selalu bekerjasama dengan para pemangku kepentingan untuk menjaga kondusifitas daerah menjelang pilkada. Dukungan kami terhadap Pilkada 2024 di Blora sangat kuat,” katanya.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Blora, Heri Purnomo, turut mengajak rekan-rekan media untuk mengawal proses menuju pilkada dengan baik.
“Media harus bisa mencari data-data konkret saat memberitakan proses pemilu. Jangan sampai menjadi ajang kampanye hitam. Selain menyampaikan informasi, media juga harus bisa mengedukasi masyarakat dan menjaga etika jurnalistik,” tegas Heri Purnomo.***
