BLORA, (blora-ekspres.com) – Setelah ke tujuh kali berturut-turut sejak 2014 hingga 2020 berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kembali raih Opini WTP.
Penghargaan ini diserahkan oleh Kementerian Keuangan melalui Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Midden Sihombing; kepada Bupati Blora Arief Rohman di ruang pertemuan Setda Blora, Kamis (14/10/2021).
Midden Sihombing menyampaikan, penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten Blora yang dinilai oleh Kementerian Keuangan telah berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan Tahun 2020 dengan capaian Opini WTP.
“Ini merupakan bentuk apresiasi Kementerian Keuangan atas laporan keuangan yang baik pada Pemkab Blora atas pelaksanaan pembangunan periode anggaran 2020 dengan predikat opini WTP. Istimewanya, Blora sudah 7 kalinya Opini WTP sehingga juga dapat tropi dari Bu Menteri Keuangan,” ungkap Midden Sihombing.
Kedepan, pihaknya berharap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten bisa ditingkatkan lebih baik lagi didasarkan pada penyerapan anggaran yang lebih awal.
Selain itu, Pemkab Blora kedepan bisa lebih sempurna lagi dengan pengelolaan keuangan yang professional. Mengingat Kabupaten di ujung timur Jawa Tengah ini juga sudah beberapa tahun terakhir menerapkan transaksi non tunai dalam menajalankan pemerintahannya.
“Kita tidak hanya menilai laporan keuangannya saja, namun juga penyerapan anggarannya. Khususnya kami minta agar penyerapan dana desa bisa didorong lebih awal dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat,” tambah Midden Sihombing.
Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman mengucapkan terimakasih kepada Menteri Keuangan RI yang telah memberikan penghargaan melalui Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah.
“Terimakasih atas penghargaan yang diberikan. Ini bukan akhir, namun ini menjadikan pelecut awal kami untuk meningkatkan kualitas laporan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blora kedepan. Mohon kami untuk terus dibimbing dan diberikan arahan agar bisa lebih sempurna,” terang Arief.
Arief juga menyampaikan berkomitmennya untuk penyerapan anggaran tahun depan bisa dilaksanakan lebih awal sehingga pembangunan bisa maju.
“Kami dilantik bulan Februari 2021, tahun anggaran sudah berjalan. Maka tahun 2022 nanti kita berkomitmen di awal tahun seluruh kegiatan bisa dimulai lebih dini. Semua perencanaan proyek proyek strategis sudah kita susun dengan matang di perubahan anggaran 2021 ini,” tegas Arief.
Bupati juga meminta arahan terkait sumber pembiayaan daerah dari sektor Dana Bagi Hasil (DBH) Migas agar disampaikan ke Menteri Keuangan RI. Pasalnya menurut Bupati, Blora yang masuk wilayah kerja penambangan (WKP) Migas Blok Cepu tidak mendapatkan DBH Migas yang semestinya karena kesalahan peraturan dasar pembagian DBH.
“Kami mohon nanti dari Ditjen Perbendaharaan juga bisa mendorong perubahan ini. Kita juga ingin memaksimalkan sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya dari sektor pajak. Beberapa waktu lalu, kita koordinasi dengan KPP Pratama Blora agar sebisa mungkin seluruh investor yang berusaha di Blora memiliki NPWP beralamatkan di Blora. Sehingga kita juga bisa mendapatkan dana bagi hasil pajaknya meskipun tidak sebesar DBH migas,” tambah Arief.***Red
