BLORA, (blora-ekspres.com) – Efisiensi anggaran yang disebabkan potongan tranfer ke daerah (TKD) semakin terasa.
Tak hanya pemerintah, anggaran pokok pikiran (pokir) atau aspirasi anggota DPRD Blora tahun ini kosong alias Rp 0.
Hal itu membuat Ketua Komisi A, Supardi pusing tujuh keliling. Pria yang akrab disapa Mbah Pardi itu menjelaskan, pemangkasan atau efisiensi anggaran yang terjadi saat ini juga terdampak ke pihak dewan.
Salah satunya anggaran pokir atau aspirasi dikepras habis.
“Potongan TKD Rp 375 miliar itu bikin kami pusing. Gak cuma OPD, Dewan malah lebih ekstrem. Pokir Rp 0,” ujarnya.
Mbah Pardi juga meminta maaf jika hal ini nantinya membuat dampak nyata ke masyarakat. Sebab, menurutnya janji- janji politik yang diharapkan masyarakat bakal tersendat.
“Ini yang kasihan ya masyarakat. Mereka kan konstituen, itu hak mereka lho. Ini malah dikepras. Jadi, mohon pengertiannya agar masyarakat tahu efisiensi ini juga berdampak ke dewan,” ujarnya.
Menurutnya, pokir itu bermanfaat bagi masyarakat. Seperti dialokasikan ke kelompok tani, jalan-jalan di desa, dan lain sebagainya yang berdampak ke masyarakat.
Walau begitu, pihaknya tak tinggal diam. Keperluan yang dianggarkan dengan dana pokir itu nantinya akan diupayakan dalam perubahan.
“Nanti kami upayakan untuk masuk di P-APBD 2026. Proposal-proposal yang masuk dan diprioritaskan insyaallah bisa kami perjuangkan,” tegasnya.
