JAKARTA, (blora-ekspres.com) – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan peran strategisnya dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraan, Program JKN dinilai berhasil memperluas akses layanan kesehatan berkualitas sekaligus menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik dan inovasi layanan digital.
Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam kegiatan Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 yang menjadi bentuk pertanggungjawaban sekaligus wujud keterbukaan informasi kepada publik terkait pengelolaan Program JKN sepanjang tahun 2025, di Jakarta, Kamis (02/07/2026).
“Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” ujar Pujo.
Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau sekitar 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Tingginya cakupan kepesertaan itu diikuti dengan meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan yang mencapai lebih dari 725,3 juta layanan sepanjang tahun 2025, atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.
Menurut Pujo, tingginya angka pemanfaatan layanan menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN sekaligus membuktikan akses layanan kesehatan semakin mudah dijangkau.
“Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN, sekaligus menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas semakin mudah diakses oleh peserta di seluruh Indonesia,” kata Pujo.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat transformasi digital melalui Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi WhatsApp PANDAWA, hingga Care Center 165. Selain itu, BPJS Kesehatan juga memperluas jejaring fasilitas kesehatan dengan menggandeng 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 rumah sakit rujukan, dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang di seluruh Indonesia.
Tak hanya dari sisi layanan, kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan juga dinilai tetap sehat. Hingga akhir 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat mencapai Rp30,04 triliun dengan hasil investasi sebesar Rp3,94 triliun. Menurut Pujo, kondisi tersebut menunjukkan pengelolaan dana dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan program.
Ia menambahkan, BPJS Kesehatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kali berturut-turut dari Kantor Akuntan Publik. Selain itu, BPJS Kesehatan juga mencatat skor tinggi dalam penilaian tata kelola organisasi dan integritas.
Program JKN juga dinilai memberi dampak besar terhadap ekonomi nasional. Berdasarkan kajian LPEM FEB UI, Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun dan menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja. Selain itu, program tersebut berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan dan melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat biaya kesehatan.
“Hal tersebut menunjukkan bahwa Program JKN merupakan instrumen penting dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendukung produktivitas nasional,” tambah Pujo.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan program. Sepanjang 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun dan sekitar 26,42 persen digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan terus mengoptimalkan upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan bagi generasi mendatang.
“Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. Dengan Program JKN yang kuat, kita optimistis dapat membangun masyarakat yang sehat sebagai fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing,” tegas Pujo.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan bahwa BPJS Kesehatan memikul amanah besar sebagai pengelola dana publik sehingga transparansi, akuntabilitas, dan integritas harus terus dijaga.
“Terdapat berbagai tantangan ke depan yang perlu dihadapi bersama, khususnya dalam menjaga keberlanjutan finansial Program JKN dan meningkatkan kualitas layanan,” ucap Stevanus.
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai penyelenggaraan Program JKN merupakan bentuk nyata implementasi amanat Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, berbagai capaian BPJS Kesehatan perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Hal senada disampaikan Guru Besar FEB UI, Telisa Aulia Falianty. Ia menyebut ketahanan pembiayaan Program JKN menjadi kunci mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan dan inklusif.
“Pembiayaan kesehatan tidak dapat dipandang sebagai beban semata, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Telisa.
