BLORA, (blora-ekspres.com) – Perselisihan di kalangan petani tebu Kabupaten Blora berujung ke ranah hukum. Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Blora, Sunoto, melaporkan seorang petani tebu berinisial NA ke Polres Blora setelah dirinya bersama dua pengurus APTRI lainnya disebut sebagai penjilat dalam sebuah video yang beredar di grup WhatsApp.
Laporan tersebut disampaikan Sunoto melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Blora pada 17 Juli 2026. Pengaduan itu tercatat dengan nomor STTLP/269/VI/2026/Jateng/Res Blora terkait dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui media sosial.
Dua pengurus APTRI lainnya, Joko dan Bambang, turut merasa dirugikan atas pernyataan tersebut. Sementara itu, polisi masih mendalami laporan dengan memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana.
Kasat Reskrim Polres Blora AKP Andika Arya Pratama membenarkan bahwa perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan. NA juga telah dimintai keterangan, tetapi statusnya masih sebagai teradu.
“Kasusnya masih tahap penyelidikan. Terlapor juga sudah diperiksa dan statusnya masih teradu. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan melalui SP2HP kepada pengadu,” ujar Andika saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).
Andika menjelaskan, penyidik belum menentukan pasal yang akan dikenakan kepada NA. Penentuan pasal menunggu pemeriksaan sejumlah saksi lainnya dan hasil gelar perkara.
“Pasalnya nanti kami tentukan setelah selesai memeriksa beberapa saksi lagi, kemudian dilakukan gelar perkara,” tegasnya.
Persoalan ini bermula ketika NA bersama sejumlah orang mendatangi Pabrik Gula (PG) PT Gendhis Multi Manis (GMM) di Kecamatan Todanan pada awal Juni 2026. Kedatangan mereka bertujuan mengawal agar pabrik gula tersebut kembali beroperasi.
Dalam pertemuan dengan pihak perusahaan, NA sempat menyinggung Sunoto, Joko, dan Bambang. Ketiganya disebut sudah tidak lagi sejalan dengan kelompoknya. Pernyataan tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian menyebar melalui grup WhatsApp.
Dalam rekaman itu, NA meminta pihak perusahaan berhati-hati terhadap ketiga orang tersebut karena dianggap tidak lagi seperjuangan dengan kelompoknya.
“Terus terang untuk orang tiga itu, Mbah Noto (Sunoto), sama Pak Joko, sama satunya Pak Bambang, ini sudah tidak berkumpul dengan kita, sudah tidak seperjuangan dengan kita. Jadi jenengan mohon ati-ati (hati-hati), jangan sampai diatur oleh orang-orang seperti itu,” ujar NA dalam video tersebut.
NA juga meminta pihak perusahaan tidak mudah terpengaruh oleh pihak yang mengatasnamakan Ketua APTRI. Ia menegaskan bahwa gerakan kelompoknya merupakan perjuangan murni petani tebu.
“Panjenengan jangan mau diadu domba, Pak. Gerakan kami murni petani, murni penanam tebu. Jadi kalau ada yang merayu-rayu mengatasnamakan Ketua APTRI atau apalah, itu enggak usah dianggap,” katanya.
Dalam bagian lain video tersebut, NA menyebut kelompoknya tidak ingin gerakan perjuangan petani ditunggangi pihak yang dianggap sudah tidak sejalan. Ia bahkan menggunakan istilah penjilat untuk menyebut orang-orang tersebut.
“Gerakan ini kami tidak mau ditumpangi orang-orang penjilat seperti itu. Jangan dengarkan dan jangan percaya ocehannya. Itu semua sudah tidak pro sama kita. Semua keputusan diambil melalui musyawarah di posko,” ucapnya.
Sunoto membenarkan telah melaporkan NA ke Polres Blora. Ia mengaku keberatan karena pernyataan dalam video tersebut dinilai telah merendahkan martabat dirinya bersama Joko dan Bambang.
“Yang kita laporkan adalah orang yang menghujat saya pribadi, Pak Joko, dan Pak Bambang. Saya keberatan dengan pernyataan itu dan laporan ini masih berlanjut,” kata Sunoto saat ditemui di salah satu rumah makan di Blora.
Menurut Sunoto, saat mendatangi PG GMM, NA melontarkan pernyataan yang secara langsung menyebut dirinya bersama dua rekannya sebagai penjilat. Ucapan tersebut dinilai telah melampaui batas kritik dan menyinggung harga dirinya.
“Terakhir keluar kata-kata kalau diiming-imingi ngopi bareng bersama Ketua APTRI, namanya Sunoto, Joko, Bambang, mereka itu adalah penjilat,” ungkapnya.
Sunoto mengaku telah beberapa kali mengingatkan NA agar tidak mengulangi pernyataan tersebut karena berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Namun, peringatan itu disebut tidak diindahkan hingga akhirnya ia memilih menempuh jalur hukum.
Ia juga mengaku telah berkonsultasi dengan pengurus APTRI Jawa Tengah dan pusat. Dari konsultasi tersebut, menurut Sunoto, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan itu kemudian dinonaktifkan dari kepengurusan APTRI. Ia juga mendapat saran agar persoalan tersebut dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
“Setelah berkonsultasi dengan pengurus APTRI Jawa Tengah dan pusat, saya disarankan melaporkan persoalan ini kepada APH. Secara pribadi saya tidak terima, organisasi juga merasa dirugikan, begitu pula keluarga,” tegasnya.
Sunoto menilai tudingan tersebut sangat menyakitkan karena dirinya mengaku telah berjuang sejak sebelum PG GMM berdiri hingga pabrik gula itu beroperasi. Ia pun mempertanyakan mengapa perjuangan yang selama ini dilakukan justru dibalas dengan sebutan penjilat.
“Saya ini berjuang sejak sebelum GMM ada sampai pabrik gula itu berdiri. Kok justru dianggap penjilat? Itu yang membuat saya tidak terima. Karena itu, persoalan ini saya bawa ke jalur hukum,” ujarnya.
Di tengah proses hukum yang berjalan, Sunoto mengaku sejumlah tokoh telah menghubunginya untuk mengupayakan mediasi. Namun, ia belum bersedia menemui pihak-pihak tersebut sebelum proses pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan (BAP) selesai. Ia juga mengaku telah meminta ahli bahasa untuk mengkaji pernyataan NA dalam video tersebut.
“Saya tidak mau ditemui sebelum BAP selesai. Setelah BAP jadi, baru saya bersedia ditemui. Semoga laporan ini berjalan baik dan lancar agar orang-orang tersebut bisa introspeksi diri. Saya sebenarnya ingin amar makruf nahi munkar,” tuturnya.
Sunoto juga menyoroti pernyataan NA dalam video yang menyebut seluruh keputusan kelompok diambil melalui musyawarah di posko perjuangan. Menurut dia, pernyataan tersebut perlu didalami untuk mengetahui apakah ucapan yang dipersoalkan merupakan tindakan pribadi atau bagian dari keputusan kelompok.
Karena itu, ia berharap proses hukum dapat mengungkap secara terang pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan tersebut. Sunoto menegaskan ingin agar setiap pihak mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
“Saya berharap melalui penanganan kasus ini oleh APH, semua pihak yang terlibat bisa terungkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami yakin, sopo nandur bakal ngunduh,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, Polres Blora masih melakukan penyelidikan. Belum ada penetapan tersangka maupun kesimpulan hukum mengenai dugaan tindak pidana dalam laporan tersebut.***
