11 DESEMBER 2026
Berita

Hadapi Puncak Musim Hujan 2027, Pemkab Blora Perkuat Mitigasi Bencana

×

Hadapi Puncak Musim Hujan 2027, Pemkab Blora Perkuat Mitigasi Bencana

Sebarkan artikel ini

BLORA, (blora-ekspres.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim hujan 2027. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), TNI, Polri, relawan, hingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah pencegahan sejak dini.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027. Apel dipimpin bersama oleh Bupati Blora Arief Rohman, Komandan Kodim 0721/Blora Letkol Kav Yudhi Agus Setiyanto, dan Kapolres Blora AKBP Inggal Widya Perdana yang digelar di Alun-alun Blora, Jumat (13/11/2026)

Kegiatan tersebut diikuti jajaran Forkopimda, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, para camat, relawan penanggulangan bencana, TNI, Polri, BPBD, lembaga pendidikan, serta organisasi sosial di Kabupaten Blora.

Dalam sambutannya, Mas Arief sapaan akrab Bupati Blora menyampaikan bahwa berdasarkan prakiraan, Kabupaten Blora diperkirakan memasuki musim hujan pada November hingga Desember 2026. Sementara puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Januari hingga Februari 2027.

Kondisi tersebut, menurut Mas Arief harus diantisipasi dengan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap berbagai potensi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga cuaca ekstrem, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

“Kondisi ini mengharuskan kita meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan cuaca ekstrem, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi,” tegas Mas Arief.

Lebih lanjut Mas Arief menekankan, penanggulangan bencana tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan ketika bencana terjadi. Upaya pencegahan dan mitigasi harus dilakukan sejak awal, disertai kesiapan menghadapi kondisi darurat hingga pemulihan pascabencana.

Karena itu, ia meminta seluruh unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat memperkuat koordinasi agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terarah.

Secara khusus, Mas Arief meminta BPBD Blora mengoptimalkan koordinasi penanggulangan bencana, menyampaikan informasi mengenai wilayah rawan kepada masyarakat, serta memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik.

Kepada seluruh kepala OPD dan camat, Mas Arief kembali juga menginstruksikan menggalakkan kerja bakti atau resik-resik lingkungan. Pembersihan saluran air, drainase, dan gorong-gorong perlu dilakukan secara rutin untuk mengurangi risiko genangan dan banjir saat hujan deras.

“Seluruh kepala OPD dan camat agar menggalakkan kembali kerja bakti atau resik-resik lingkungan, membersihkan saluran air, drainase, dan gorong-gorong guna mengurangi risiko banjir,” ujar Mas Arief.

Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi di Blora diminta melakukan pemangkasan pohon yang berpotensi tumbang dan menangani pohon-pohon mati sesuai kewenangan masing-masing.

Sementara, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP4), serta BPBD diminta memastikan ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat apabila terjadi bencana.

Mas Arief juga mengingatkan TNI, Polri, relawan, dan seluruh unsur penanggulangan bencana agar meningkatkan kesiapan personel, kecepatan respons, serta koordinasi dalam setiap penanganan di lapangan.

“Mari kita jadikan apel ini sebagai komitmen bersama untuk memberikan perlindungan terbaik kepada masyarakat. Kesiapsiagaan harus diwujudkan melalui langkah nyata, kerja sama, dan kepedulian seluruh pihak,” tandas Mas Arief.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blora, Widodo mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan, terutama ketika terjadi hujan deras yang disertai angin kencang.

Menurut Widodo, kondisi lingkungan juga perlu menjadi perhatian. Berkurangnya pepohonan dan tanaman bambu yang selama ini berfungsi sebagai penahan angin dapat meningkatkan kerentanan lingkungan terhadap dampak cuaca ekstrem.

BPBD Blora juga melakukan pemetaan wilayah rawan bencana dengan mengacu pada Kajian Risiko Bencana (KRB). Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi jenis ancaman, menentukan wilayah berisiko, serta menyusun langkah mitigasi yang sesuai dengan kondisi lapangan.

“Dari kajian itu bisa diketahui bencana apa yang sering terjadi dan titik rawannya di mana. Sehingga mitigasi bisa disiapkan lebih tepat,” jelas Widodo.

Widodo menyebut sejumlah kawasan di sekitar aliran sungai menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian, khususnya daerah yang berada di sekitar Sungai Bengawan Solo, Sungai Lusi, dan Sungai Wulung yang berpotensi terdampak banjir.

“Kalau di Blora, titik rawan banjir biasanya berada di daerah sekitar Sungai Bengawan Solo, Sungai Lusi, dan Sungai Wulung,” tambah Widodo.

Melalui apel kesiapsiagaan, penguatan koordinasi, pemetaan wilayah rawan, serta kesiapan personel dan logistik, Pemkab Blora berharap risiko dan dampak bencana selama musim hujan 2026/2027 dapat ditekan. Masyarakat pun diharapkan ikut berperan aktif menjaga lingkungan dan segera melaporkan potensi bahaya di wilayah masing-masing.***