11 DESEMBER 2026
Berita

Bupati Blora Kawal Hak Daerah Penghasil Migas, Dorong Kepastian PI 10 Persen dan DBH

×

Bupati Blora Kawal Hak Daerah Penghasil Migas, Dorong Kepastian PI 10 Persen dan DBH

Sebarkan artikel ini

SURABAYA, (blora-ekspres.com) – Daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) dituntut tidak hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga harus memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding dengan kontribusinya. Untuk memperjuangkan kepentingan tersebut, Bupati Blora Arief Rohman yang menjabat Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) periode 2025–2030, mendorong kepastian hak daerah atas Participating Interest (PI) 10 persen dan transparansi Dana Bagi Hasil (DBH) migas.

Perjuangan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja ADPMET 2026 yang mengusung tema Mengawal Hak Daerah: Penguatan Tata Kelola PI 10%, DMO, dan BUMD Migas. Forum nasional yang berlangsung selama tiga hari itu menjadi wadah konsolidasi daerah penghasil migas untuk mendorong regulasi yang lebih kuat, transparan, dan berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya migas, di Vasa Hotel Surabaya, Selasa (17/11/2026).

Salah satu agenda strategis yang dibahas adalah mendorong revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 juncto Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025. ADPMET mengusulkan adanya kepastian pemberian PI 10 persen, kejelasan formula dan batas waktu pengalihan hak, serta penguatan posisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memiliki kesempatan menjadi mitra yang lebih setara dalam pengelolaan wilayah kerja migas.

Sekretaris Jenderal ADPMET, Andang Bachtiar dalam paparannya turut menyoroti persoalan transparansi perhitungan DBH migas yang seharusnya mencerminkan kontribusi produksi masing-masing daerah penghasil.

Menurut Andang, diperlukan sistem ring-fencing agar biaya operasional, penerimaan, dan kontribusi produksi setiap wilayah kerja migas dapat dihitung secara terpisah. Dengan mekanisme tersebut, perhitungan DBH diharapkan lebih transparan dan memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi masing-masing daerah.

ADPMET juga menyoroti peluang keterlibatan BUMD dalam perpanjangan wilayah kerja PT Pertamina EP. Asosiasi tersebut mengusulkan agar BUMD dari setiap daerah penghasil memperoleh kesempatan penawaran PI 10 persen. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas partisipasi daerah sekaligus memastikan potensi produksi migas memberikan manfaat ekonomi yang lebih proporsional.

Bagi Kabupaten Blora, perjuangan tersebut memiliki arti strategis. Blora telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan PI 10 persen melalui BKS PI Blok Cepu. Pengalaman tersebut bahkan menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain. Pada 26 Oktober 2026, Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan studi tiru ke Blora untuk mempelajari tata kelola PI 10 persen sektor migas.

Selain PI dan DBH, rapat kerja juga membahas optimalisasi Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban pemenuhan kebutuhan minyak dan gas bumi untuk pasar dalam negeri. Kebijakan ini menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan energi nasional sekaligus memperkuat keterkaitan antara pengelolaan migas dan kepentingan daerah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI, Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam menjelaskan, bahwa meskipun kewenangan pengelolaan migas berada di pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran kegiatan usaha hulu migas.

Peran tersebut antara lain mencakup dukungan perizinan, konsultasi pengelolaan wilayah kerja, hingga penyelesaian berbagai persoalan dalam pelaksanaan kontrak kerja sama.

Rizwi juga mengingatkan, bahwa keberhasilan PI 10 persen tidak cukup hanya dilihat dari terealisasinya pengalihan hak kepada BUMD. Penguatan tata kelola, transparansi keuangan, akuntabilitas, serta kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting agar hak ekonomi yang diperoleh benar-benar memberikan manfaat bagi daerah.

Usai mengikuti rapat kerja, Mas Arief, sapaan Bupati Blora menegaskan, bahwa perjuangan hak daerah penghasil migas semakin penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurut Mas Arief, pemerintah daerah harus mulai memperkuat sumber pendapatan sendiri agar tidak terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, optimalisasi PAD menjadi semakin penting. Blora tidak bisa hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Potensi migas harus dimaksimalkan agar mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan,” ujar Mas Arief.

Mas Arief menilai, pengelolaan sektor migas harus memberikan kontribusi nyata terhadap kemampuan keuangan daerah. Karena itu, kepastian hak atas PI 10 persen dan DBH menjadi bagian penting yang perlu terus diperjuangkan bersama melalui ADPMET.

“Karena itu, kami mendorong kepastian hak daerah atas PI 10 persen dan DBH agar pengelolaannya transparan, adil, dan memberikan manfaat nyata. Prinsipnya, efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan optimalisasi pendapatan, sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” tegas Mas Arief.

Mas Arief berharap, melalui ADPMET, seluruh daerah penghasil migas dapat memperkuat suara dan perjuangan bersama dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan daerah. Menurutnya, potensi sumber daya alam yang dikelola di suatu wilayah harus mampu memberikan dampak ekonomi yang jelas bagi masyarakat setempat.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Ketua Umum ADPMET yang juga Gubernur Jambi, Al Haris, Sekretaris Jenderal ADPMET Andang Bachtiar, Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. Adhy Karyono.

Melalui perannya di ADPMET, Arief Rohman berupaya mengawal agar daerah penghasil tidak hanya menanggung dampak aktivitas eksploitasi migas, tetapi juga memperoleh kepastian hak dan manfaat ekonomi yang adil.

Bagi Blora, optimalisasi sektor migas bukan sekadar persoalan peningkatan pendapatan, melainkan juga strategi memperkuat PAD, mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat, dan menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. (***)