BLORA, (blora-ekspres.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kembali menggandeng bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tahun 2026.
Keterlibatan Mabes Polri dilakukan pada tahapan uji kompetensi melalui metode assessment center yang dijadwalkan berlangsung pada 12–13 Mei 2026 di Gedung Trans-National Crime Center (TNCC) lantai 10 Mabes Polri, Jakarta.
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka dan Kompetitif JPTP Pemkab Blora, Komang Gede Irawadi, mengatakan kerja sama dengan Mabes Polri dipilih karena dinilai memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pelaksanaan asesmen pejabat.
“Kami sudah beberapa kali bekerja sama dengan Mabes Polri. Kita tahu mereka merupakan lembaga yang berkompeten dan profesional dalam pelaksanaan uji kompetensi,” ujar Komang yang juga menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Jumat (08/05/2026).
Menurutnya, tahapan seleksi administrasi telah selesai dilaksanakan. Dari total 27 pendaftar, sebanyak 20 peserta dinyatakan memenuhi syarat dan berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya.
“Ke-20 peserta inilah yang akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu uji kompetensi di Mabes Polri melalui metode assessment center,” jelasnya.
Dalam seleksi JPTP kali ini, terdapat empat formasi jabatan yang diperebutkan. Formasi pertama adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dengan empat peserta yang seluruhnya berasal dari internal DPUPR.
Formasi kedua yakni Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub), yang diikuti tujuh peserta dari lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Sementara itu, lima peserta lolos seleksi administrasi untuk formasi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sedangkan formasi Sekretaris DPRD (Sekwan) diikuti empat peserta dari berbagai OPD.
Komang menegaskan seluruh tahapan seleksi dilakukan secara terbuka, profesional, dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Seluruh proses seleksi ini dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan nantinya juga akan dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat,” katanya.
Ia menambahkan, hasil assessment center dijadwalkan diumumkan pada 18 Mei 2026. Setelah itu peserta akan mengikuti tahapan penulisan makalah atau uji gagasan pada 20 Mei 2026.
Tahapan berikutnya berupa presentasi, penilaian makalah, dan wawancara akan digelar pada 23–24 Mei 2026 di Blora.
“Untuk tahapan wawancara akan dilaksanakan langsung oleh tim panitia seleksi di Blora,” tandasnya.
Setelah seluruh rangkaian seleksi selesai, hasil akhir akan disampaikan kepada Bupati Blora selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada 25 Mei 2026. Selanjutnya, Pemkab Blora akan mengajukan rekomendasi ke BKN pada 26 Mei hingga 7 Juni 2026.
Adapun pelantikan pejabat terpilih direncanakan berlangsung pada 10 Juni 2026.
Sekadar diketahui, dalam proses seleksi kali ini sempat terdapat satu pendaftar dari luar daerah. Namun, peserta tersebut dinyatakan tidak lolos pada tahap seleksi administrasi.
