BLORA, (blora-ekspres.com) – Pemerintah Kabupaten Blora mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 90,57 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp. 41 miliar masih belum dialokasikan dan akan diarahkan untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Blora Arief Rohman saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Blora, Selasa (28/07/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Blora, Mustopa, Mas Arief, sapaan akrab Bupati Blora menjelaskan, bahwa SiLPA tersebut terdiri atas SiLPA terikat sekitar Rp. 34 miliar dan SiLPA bebas sekitar Rp. 56 miliar.
“SiLPA yang masih belum teralokasi akan kita bahas dalam perubahan anggaran. Prioritasnya untuk program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Mas Arief.
Menurut Mas Arief, pengelolaan anggaran harus tetap mengedepankan prinsip efektivitas dan manfaat. Setiap belanja daerah diarahkan agar mampu mendukung pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Selain membahas SiLPA, Bupati juga menyampaikan strategi peningkatan pendapatan daerah. Pemkab Blora akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui penguatan kelembagaan pengelola pendapatan agar lebih fokus dan efektif.
“Pengelolaan pendapatan harus semakin diperkuat. Kita ingin potensi yang ada dapat dikelola secara maksimal untuk mendukung pembangunan daerah,” jelas Mas Arief.
Mas Arief juga menyampaikan, adanya respons positif dari pemerintah pusat terkait peluang peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, peluang tersebut akan terus dikawal agar memberikan manfaat bagi kemampuan fiskal daerah.
Dalam sektor belanja, Mas Arief memastikan Belanja Tidak Terduga (BTT) akan terus dioptimalkan sesuai ketentuan, terutama untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana kekeringan.
Ia mengungkapkan sejumlah wilayah di Kabupaten Blora, khususnya kawasan selatan seperti Doplang dan Randublatung, mulai terdampak musim kemarau.
Karena itu, BPBD, PDAM, OPD terkait, DPRD, serta seluruh pihak diminta memperkuat koordinasi agar distribusi bantuan air bersih berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Kondisi kekeringan harus kita respons bersama. Pemerintah daerah akan terus berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi,” kata Mas Arief.
Selain itu, Pemkab Blora juga akan mempercepat verifikasi data masyarakat kurang mampu yang terdampak perubahan status kepesertaan PBI-JK agar warga yang berhak tetap mendapatkan layanan kesehatan.
Di sektor pertanian, Mas Arief menegaskan, pengendalian hama tikus terus diperkuat melalui berbagai strategi, mulai dari pemasangan perangkap, pelestarian burung hantu sebagai predator alami, hingga pengembangan pertanian organik.
“Kita ingin Blora menjadi kabupaten organik. Potensi pupuk organik dari sektor peternakan harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” tegas Mas Arief.
Mas Arief memastikan seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Terima kasih atas seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Semua saran dan rekomendasi menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan demi pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” ujar Mas Arief.
Dalam rapat tersebut juga dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Raperda Penyelenggaraan Bangunan Gedung, serta perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Blora.***
