BLORA, (blora-ekspres.com) – Masyarakat Peduli Pendidikan dan Anak (MPPA) menegaskan penolakannya terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan sekolah. Penolakan itu disampaikan dengan menggelar teatrikal yang menggambarkan kepanikan dan kekhawatiran orang tua saat anak mengalami dugaan keracunan makanan.
Koordinator MPPA, Agus Flash, mengatakan teatrikal tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi melalui seni. Adegan yang ditampilkan menggambarkan seorang ibu yang panik, khawatir, dan kecewa setelah mengetahui anaknya mengalami persoalan kesehatan akibat makanan.
“Teatrikal tadi menggambarkan kondisi seperti kejadian keracunan yang dialami anak-anak sekolah. Ada sosok ibu yang digambarkan khawatir, kecewa dan panik,” kata Agus, Rabu (16/09/2026).
Menurut Agus, aksi tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap pelaksanaan program MBG yang ditempatkan di lingkungan sekolah. MPPA menilai sekolah seharusnya dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai tempat belajar, menuntut ilmu, dan membentuk karakter anak.
“Sekolah harus bebas dari program-program yang tidak sesuai dengan kepentingan pendidikan. Karena itu, kami menolak keras MBG di lingkungan sekolah,” tegas Agus.
Agus mengatakan penolakan tersebut bukan berarti MPPA menentang upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi anak. Sebaliknya, MPPA mengaku menghargai tujuan program MBG, tetapi meminta mekanisme pelaksanaannya diubah agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.
“Kami menghargai upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi anak. Tetapi caranya harus benar dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar,” ujar Agus.
Sebagai alternatif, MPPA mengusulkan distribusi makanan bergizi tidak lagi dilakukan ke sekolah, melainkan berbasis wilayah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diusulkan menangani kebutuhan makanan bergizi untuk wilayah tertentu, seperti kelurahan atau desa.
Makanan tersebut kemudian dibagikan kepada penerima pada sore, petang, atau malam hari dalam bentuk makan malam bergizi gratis.
“SPPG yang selama ini mendistribusikan makanan ke sekolah kami usulkan diubah menjadi distribusi berbasis wilayah. Jadi bisa dibagikan sore atau malam sebagai makan malam bergizi gratis,” jelas Agus.
Menurut dia, skema tersebut juga dinilai lebih efisien dari sisi waktu produksi. SPPG tidak harus memasak pada dini hari untuk mengejar waktu pengiriman makanan ke sekolah.
Dengan pola distribusi pada sore atau malam hari, Agus menilai proses memasak dapat dimulai sekitar pukul 09.00 pagi sehingga waktu persiapan dan pengolahan makanan menjadi lebih leluasa.
“Kalau distribusinya malam, SPPG bisa mulai memasak sekitar pukul 09.00 pagi. Ini lebih efisien dibanding harus memasak pukul 01.00 atau 02.00 dini hari,” kata Agus.
Agus menyebut usulan tersebut telah disampaikan dalam pertemuan dan akan ditindaklanjuti untuk diusulkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Sementara itu, MPPA terdiri atas sejumlah unsur masyarakat, di antaranya orang tua atau wali murid, pekerja sekolah, serta masyarakat umum.
“MPPA ini terdiri dari orang tua dan wali murid, teman-teman pekerja sekolah, serta unsur masyarakat,” pungkas Agus.***
