JAKARTA, (blora-ekspres.com) – Upaya mengantarkan Barongan Blora menjadi Warisan Budaya Takbenda (WBTb) UNESCO mendapat dukungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kementerian menyatakan siap memfasilitasi pengusulan seni tradisi khas Blora tersebut melalui skema perluasan (extension) Reog Ponorogo yang telah lebih dahulu diakui UNESCO.
Dukungan itu disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Undri saat menerima audiensi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora terkait rencana pengusulan Barongan Blora sebagai WBTb UNESCO. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Kamis (05/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Undri menyatakan kesiapan kementerian untuk mengawal proses pengusulan bersama Pemkab Blora dan para pelaku seni. Terlebih, persiapan telah melibatkan tim asistensi UNESCO yang sebelumnya mendampingi pengusulan Reog Ponorogo.
“Kami berkomitmen memfasilitasi. Tinggal Pemkab Blora menentukan target pengusulannya, apakah 2027 atau 2028. Tahapannya akan kami sampaikan. Riset juga sudah dilakukan sejak Agustus, sehingga sekarang tinggal mematangkan pengisian dossier, melengkapi film dokumenter, serta dokumen administrasi sesuai standar,” ujar Undri.
Undri menjelaskan, dokumen pengusulan akan ditelaah dan disempurnakan bersama Kementerian Kebudayaan sebelum diajukan ke UNESCO. Kelengkapan administrasi, kekuatan data penelitian, serta dokumentasi menjadi faktor penting dalam proses seleksi.
Undri juga menilai pengusulan Barongan Blora melalui skema perluasan berpeluang menjadi model bagi daerah lain yang memiliki tradisi budaya serumpun. Namun, seluruh persyaratan harus dipenuhi agar usulan tersebut memiliki landasan yang kuat.
“Kalau berhasil, ini bisa menjadi pola baru dan contoh bagi warisan budaya takbenda dari daerah lain. Kami siap mendukung dan berkomunikasi lebih lanjut. Selama administrasinya kuat dan bahannya lengkap, usulan tersebut bisa diperkuat dalam proses seleksi di Kementerian Kebudayaan,” tambah Undri.
Sementara itu, Fasilitator ICH Asia Pacific, Harry Waluyo menjelaskan, pengusulan WBTb UNESCO dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni pengusulan mandiri atau melalui skema perluasan dari warisan budaya yang telah lebih dahulu diakui.
Menurut Harry, pengusulan mandiri membutuhkan tahapan lebih panjang dan proses lebih kompleks karena harus bersaing dengan berbagai usulan dari Indonesia maupun negara lain. Sebaliknya, skema perluasan dinilai lebih memungkinkan bagi Barongan Blora karena memiliki kedekatan rumpun tradisi dengan Reog Ponorogo.
“Kalau mengusulkan secara mandiri, tahapannya lebih panjang dan kompleks karena harus bersaing dengan usulan dari berbagai negara. Namun, melalui jalur extension, prosesnya bisa lebih mudah. Ibaratnya, rumahnya sudah ada di UNESCO, kita tinggal masuk karena seni budayanya serumpun dengan Reog,” jelas Harry.
Harry menegaskan, skema perluasan tersebut bukan berarti Barongan Blora merupakan bagian dari Reog Ponorogo. Keduanya tetap memiliki identitas, karakter, dan kekhasan masing-masing, meskipun berada dalam rumpun tradisi budaya yang memiliki keterkaitan.
“Bukan berarti Barongan bagian dari Reog, tetapi keduanya dapat berhimpun dengan tetap mempertahankan karakter khas daerah masing-masing,” tegas Harry.
Dari sisi pelestarian, tim asistensi menilai Barongan Blora memiliki nilai budaya yang kuat, tetapi menghadapi tantangan regenerasi dan keberlangsungan komunitas seni. Hal tersebut disampaikan Damardjati Kun Marjanto, anggota tim asistensi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan sejak Agustus di sejumlah wilayah Blora, ia menemukan bahwa keberadaan kelompok kesenian Barongan belum merata. Meski setiap kecamatan memiliki paguyuban kesenian, sebagian kelompok mulai mengalami penurunan aktivitas.
Bahkan, sejumlah topeng Barongan ditemukan dalam kondisi lama tidak digunakan untuk pentas. Di sisi lain, para sesepuh kesenian juga menghadapi kesulitan mencari generasi muda yang bersedia meneruskan tradisi tersebut.
“Barongan Blora merupakan seni kerakyatan yang memiliki nilai budaya dan membutuhkan perlindungan mendesak. Dari penelitian kami, eksistensinya belum merata. Ada topeng Barongan yang mulai sawangen karena lama tidak dipentaskan, sementara para sesepuh kesulitan mencari generasi penerus,” ungkap Damardjati.
Atas kondisi tersebut, ia menilai Barongan Blora berpotensi diusulkan melalui daftar Warisan Budaya Takbenda yang Memerlukan Perlindungan Mendesak (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding). Jalur ini diperuntukkan bagi warisan budaya yang keberlangsungannya terancam dan membutuhkan langkah pelestarian intensif.
Melalui skema tersebut, komunitas budaya dan negara berpeluang memperoleh dukungan internasional untuk memperkuat upaya perlindungan dan menjaga keberlanjutan tradisi.
Dalam audiensi itu, sejarah, perkembangan, serta karakter khas Barongan Blora juga dipaparkan Dr. Muksin, Guru Besar Seni Rupa Institut Teknologi Bandung (ITB). Pemaparan tersebut menjadi bagian dari penguatan materi dan identitas budaya yang akan dimasukkan dalam dokumen pengusulan.
Mewakili rombongan Pemkab Blora, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Blora, Heru Eko Wiyono menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kebudayaan atas dukungan dan pendampingan yang diberikan.
Heru mengatakan, pemerintah daerah akan membahas lebih lanjut bersama tim dan Bupati Blora untuk menentukan waktu pengusulan, apakah ditargetkan pada 2027 atau 2028. Penentuan jadwal akan mempertimbangkan kesiapan dokumen dan seluruh persyaratan yang harus dipenuhi.
“Apakah targetnya 2027 atau 2028, akan kami diskusikan lebih mendalam bersama tim dan berkonsultasi dengan Pak Bupati. Kami akan memilih waktu terbaik. Dengan adanya dukungan Kementerian Kebudayaan, kami semakin mantap melanjutkan tahapan pengusulan Barongan Blora ke UNESCO,” ujar Heru.
Sebelumnya, upaya pengusulan Barongan Blora melalui skema perluasan Reog Ponorogo juga mendapat dukungan dari para seniman Reog dan Pemkab Ponorogo. Dukungan tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Plt. Bupati Ponorogo dan Bupati Blora pada Oktober 2026 dengan disaksikan para pelaku seni.
Audiensi dengan Kementerian Kebudayaan ini menjadi langkah lanjutan untuk memperkuat persiapan pengusulan. Pemkab Blora bersama komunitas seni diharapkan dapat melengkapi seluruh persyaratan, mulai dari riset, dokumentasi, film dokumenter, hingga administrasi.
Turut hadir dalam audiensi tersebut Kepala Dinporabudpar Blora, Kepala Bidang Kebudayaan Dinporabudpar, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida, Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Blora, serta Ketua Paguyuban Barongan Kabupaten Blora.***
