BLORA, (blora-ekspres.com) – Delapan tahun tinggal di Indonesia tanpa izin keimigrasian yang berlaku, seorang warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan berinisial JY akhirnya dideportasi. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi sekaligus memasukkan JY ke dalam daftar penangkalan agar tidak dapat kembali masuk ke Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus pelanggaran keimigrasian tersebut terungkap setelah petugas melakukan pemeriksaan pada Kamis (05/11/2026). Dari hasil pemeriksaan, diketahui JY pertama kali masuk ke Indonesia melalui Bali pada Maret 2018 dengan memanfaatkan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK).
Kepada petugas, JY mengaku kedatangannya ke Indonesia semula bertujuan mencari proyek pembangunan jalan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, rencana pekerjaan tersebut tidak terealisasi. Ia kemudian berpindah tempat tinggal, mulai dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur, hingga akhirnya menetap di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
Persoalannya, selama bertahun-tahun berada di Indonesia, JY tidak pernah memperpanjang izin tinggal maupun melaporkan keberadaannya sesuai ketentuan keimigrasian. Akibatnya, keberadaan JY menjadi pelanggaran serius karena yang bersangkutan telah melewati masa izin tinggal atau overstay selama kurang lebih delapan tahun.
Atas pelanggaran tersebut, Imigrasi Blora menjatuhkan tindakan tegas berupa deportasi berdasarkan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Proses pemulangan JY ke negara asal dilaksanakan pada Rabu (11/11/2026) melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Petugas Imigrasi Blora mengawal langsung proses deportasi tersebut hingga yang bersangkutan diberangkatkan meninggalkan wilayah Indonesia.
Selain deportasi, JY juga dikenai penangkalan keimigrasian. Dengan demikian, yang bersangkutan tidak dapat kembali memasuki wilayah Indonesia selama masa penangkalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora, Gilang Danurdara, menegaskan bahwa penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen institusinya dalam menegakkan hukum keimigrasian tanpa pandang bulu.
Menurutnya, setiap warga negara asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang sah serta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan tersebut akan ditindak sesuai mekanisme hukum keimigrasian.
“Setiap orang asing wajib mematuhi ketentuan izin tinggal selama berada di Indonesia. Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran sebagai upaya menjaga ketertiban dan kedaulatan negara,” tegas Gilang.
Ia juga mengingatkan warga negara asing agar tidak mengabaikan masa berlaku izin tinggal. Kepatuhan terhadap aturan keimigrasian menjadi kewajiban setiap orang asing, bukan sekadar formalitas administrasi selama berada di Indonesia.
Di sisi lain, Imigrasi Blora mengajak masyarakat turut berperan aktif dalam pengawasan keberadaan orang asing di lingkungan masing-masing. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan dugaan pelanggaran keimigrasian atau aktivitas orang asing yang mencurigakan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan orang asing sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Imigrasi Blora.***
