11 DESEMBER 2026
Berita

Tingkatkan PAD Tanpa Bebani Rakyat, Pemkab Blora Benahi Data Pertanahan dan Pajak

×

Tingkatkan PAD Tanpa Bebani Rakyat, Pemkab Blora Benahi Data Pertanahan dan Pajak

Sebarkan artikel ini

BLORA, (blora-ekspres.com) – Pemerintah Kabupaten Blora menggandeng Kantor Pertanahan Kabupaten Blora untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembenahan administrasi dan sinkronisasi data pertanahan dengan perpajakan. Langkah ini menyasar potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sekaligus pengamanan aset milik pemerintah daerah.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Penataan Administrasi Pertanahan antara Pemkab Blora dan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora di VIP Rumah Dinas Bupati Blora, Kamis (12/11/2026).

Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, optimalisasi PAD harus dilakukan dengan memperbaiki kualitas pendataan dan menggali potensi penerimaan yang selama ini belum teridentifikasi secara maksimal, bukan dengan menambah beban pajak masyarakat.

“Terima kasih kepada Kantor ATR/BPN Blora. Hari ini kita bersinergi untuk bekerja sama terkait pendataan, bagaimana kita meningkatkan PAD dari sektor ini, tetapi dengan tidak memberatkan masyarakat,” ujar Mas Arief, sapaan akrab Bupati Blora.

Menurut ujar Mas Arief, sinkronisasi data pertanahan dan perpajakan penting untuk memastikan kesesuaian data objek pajak dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Integrasi Nomor Objek Pajak (NOP), Nomor Identifikasi Bidang (NIB), luas tanah, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), hingga data peralihan hak diharapkan mampu meningkatkan akurasi administrasi sekaligus mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah.

Selain itu, Pemkab Blora masih perlu menuntaskan inventarisasi dan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah. Sebab, aset yang belum memiliki sertifikat berisiko menimbulkan persoalan hukum maupun sengketa pertanahan.

“Melalui kerja sama ini, hal penting yang menjadi perhatian kita, yaitu inventarisasi tanah instansi pemerintah, percepatan sertifikasi aset tanah milik Pemkab, integrasi data pertanahan dengan data PBB-P2 dan BPHTB, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan,” jelas ujar Mas Arief.

Mas Arief menegaskan, kerja sama tersebut tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah. Masyarakat juga harus mendapatkan manfaat melalui kepastian hukum kepemilikan tanah, pelayanan pertanahan yang lebih cepat dan transparan, serta percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sertifikasi tanah.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Sugiyanto, mengatakan terdapat sembilan bidang kerja sama antara ATR/BPN dan pemerintah daerah yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan serta potensi wilayah.

“ATR/BPN memiliki sembilan poin bentuk kerja sama yang bisa dilaksanakan bersama Pemkab Blora. Beberapa di antaranya sudah berjalan, termasuk PTSL, sertifikasi tanah, reforma agraria, dan Zona Nilai Tanah (ZNT). Beberapa bentuk kerja sama lainnya juga dapat kita kembangkan dan laksanakan ke depan,” ungkap Sugiyanto.

Sembilan bidang kerja sama tersebut meliputi optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan akses keuangan masyarakat, kepastian investasi, percepatan perizinan usaha, legalisasi tanah masyarakat, peningkatan kepuasan masyarakat, peningkatan Indeks Pelayanan Publik, pemberdayaan masyarakat melalui reforma agraria, serta pengamanan dan penataan aset pemerintah daerah maupun negara.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Arief didampingi Asisten Administrasi Umum Bawa Dwi Raharja, Kepala BPPKAD Pitoyo Trusingtyas Sarodjo, Kepala BKPSDM Heru Eko Wiyono, Kabag Pemerintahan Endah Ekawati, Kabag Hukum Slamet Setiono, serta jajaran terkait. Sementara Sugiyanto hadir bersama jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

Melalui kerja sama ini, Pemkab Blora menargetkan administrasi pertanahan semakin tertib, data perpajakan lebih akurat, dan aset daerah memiliki kepastian hukum. Dengan demikian, peningkatan PAD diharapkan bersumber dari optimalisasi potensi yang ada, bukan dari penambahan beban pajak masyarakat.***