11 DESEMBER 2026
Berita

Capaian PBB-P2 Blora Baru 88,9 Persen

×

Capaian PBB-P2 Blora Baru 88,9 Persen

Sebarkan artikel ini

BLORA, (blora-ekspres.com) – Capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Blora tahun 2026 masih belum optimal. Hingga awal November, realisasi penerimaan baru sekitar Rp24 miliar dari target Rp27 miliar. Bahkan, sebanyak 85 desa tercatat masih memiliki capaian di bawah 60 persen.

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menggelar rapat koordinasi dan evaluasi percepatan realisasi PBB-P2. Rapat dipimpin langsung Bupati Blora, Arief Rohman, di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPPKAD, perwakilan Inspektorat, seluruh camat, serta kepala desa dan lurah yang wilayahnya belum mencapai 60 persen dari target penerimaan PBB-P2.

Dalam laporannya, Kepala BPPKAD Blora, Drs. Pitoyo Trusingtyas Sarodjo, menyampaikan bahwa target penerimaan PBB-P2 tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp27 miliar. Namun, hingga November, realisasi yang terkumpul baru sekitar Rp24 miliar atau 72,24 persen dari target.

“Masih ada 85 desa yang capaian PBB-P2-nya di bawah 60 persen. Sementara waktu efektif tahun anggaran 2026 tinggal sekitar satu setengah bulan. Karena itu, atas arahan Bupati, kami menggelar evaluasi dengan mengundang desa-desa yang realisasinya masih rendah,” jelas Pitoyo.

Pitoyo menambahkan, hingga November baru sekitar 40 persen desa dan kelurahan yang telah melunasi seluruh kewajiban PBB-P2. Rinciannya, sebanyak 37 desa lunas pada triwulan pertama, tiga desa pada triwulan kedua, serta 50 desa dan satu kelurahan pada triwulan ketiga.

Menurut Pitoyo, rendahnya capaian PBB-P2 dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang masih perlu ditingkatkan, keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dari pemerintah desa kepada wajib pajak, serta ketidaksesuaian data objek pajak dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Menanggapi laporan tersebut, Bupati Arief Rohman meminta setiap desa yang realisasinya masih rendah dievaluasi secara langsung. Satu per satu desa dengan capaian minim dibacakan untuk ditelusuri kendalanya sekaligus dicarikan solusi agar pelunasan segera dipercepat.

Mas Arief, sapaan akrab Bupati Blora mengingatkan, penerimaan PBB-P2 memiliki keterkaitan dengan dukungan anggaran bagi pemerintah desa. Dari target PBB-P2 sebesar Rp27 miliar, sebagian penerimaan tersebut nantinya dikembalikan untuk mendukung Alokasi Dana Desa (ADD) dengan total sekitar Rp19 miliar.

“PAD dari PBB-P2 yang targetnya Rp27 miliar ini nantinya juga akan dikembalikan kepada desa melalui ADD sebesar total Rp19 miliar. Kalau target penerimaan tidak tercapai, desa sendiri yang akan merugi,” tegas Mas Arief.

Mas Arief juga menyoroti adanya desa di Kecamatan Kunduran yang hingga November baru mencatatkan capaian PBB-P2 sebesar 3 persen. Ia meminta pemerintah kecamatan dan desa segera memastikan penyebab rendahnya angka tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pajak yang sudah dibayarkan warga tetapi belum disetorkan ke kas daerah.

“Ada desa di Kecamatan Kunduran yang sampai November capaiannya baru 3 persen. Pertanyaannya, apakah masyarakat memang belum membayar pajak atau sudah membayar tetapi uangnya belum disetorkan ke BPPKAD? Ini harus didalami dan dicek. Kalau memang sudah terkumpul, segera setorkan ke kas daerah. Jangan menunggu Inspektorat dan kejaksaan turun,” tandas Mas Arief.

Mas Arief pun meminta seluruh kepala desa dan lurah menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan kewajiban PBB-P2 di wilayah masing-masing. Pemerintah desa diminta aktif mengingatkan masyarakat sekaligus memastikan setiap pembayaran pajak tercatat dan disetorkan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Camat Jepon, Andi Nurrohman mengusulkan agar para camat lebih intensif turun langsung ke desa untuk mendorong percepatan pembayaran PBB-P2. Menurutnya, pendekatan langsung kepada pemerintah desa dan masyarakat perlu dilakukan agar kesadaran membayar pajak semakin meningkat.

“Sebagai camat, kita harus rajin turun ke bawah, menyapa langsung pemerintah desa, bahkan melakukan pendekatan dari rumah ke rumah untuk mengingatkan pentingnya PBB-P2. Kita perlu memberikan edukasi bahwa pajak tersebut menjadi salah satu penopang pembangunan daerah. Kalau camat aktif mengingatkan, pemerintah desa juga diharapkan semakin bersemangat mengajak masyarakat,” ujar Andi.

Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan pernyataan kesanggupan para camat, kepala desa, dan lurah untuk mempercepat realisasi PBB-P2 di wilayah masing-masing. Pemkab Blora berharap langkah evaluasi dan pengawasan tersebut mampu mendongkrak penerimaan pajak hingga akhir tahun anggaran 2026.***