BLORA, (blora-ekspres.com) – Pemerintah Kabupaten Blora terus menunjukkan komitmennya dalam upaya percepatan penurunan stunting. Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan tanggung jawab bersama yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.
“Kasus stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK). Oleh karena itu, kita semua harus berperan aktif dalam mencegah dan menanggulanginya,” ujar Sri Setyorini dalam Rembuk Stunting Kabupaten Blora 2025 di ruang pertemuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Riset Daerah (Bapperida) Kabupaten Blora, Rabu (19/03/2025).
Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Blora, Sri Setyorini menjelaskan bahwa berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023, angka stunting di Blora berhasil ditekan hingga 21,2 persen.
Meski mengalami penurunan, pihaknya menargetkan angka stunting di Blora bisa mencapai 20,81 persen pada 2025 sesuai Rencana Strategis (Renstra) nasional.
Berikut adalah kalimat tak langsung dan kalimat langsung terkait dengan berita tersebut:
Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, menyatakan bahwa dengan adanya komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting, diharapkan angka stunting di Blora dapat terus menurun hingga mencapai target nasional. Ia menambahkan bahwa upaya ini penting agar anak-anak di Blora dapat tumbuh sehat dan memiliki masa depan yang lebih baik.
“Dengan adanya komitmen bersama ini, kami berharap angka stunting di Blora terus menurun dan mendekati target nasional. Ini penting agar anak-anak di Blora bisa tumbuh sehat dan memiliki masa depan yang lebih baik,” harap Sri Setyorini.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Eka Sulistya Ediningsih, mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemkab Blora dalam menekan angka stunting.
“Capaian di Blora sudah luar biasa. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana mempertahankan dan terus meningkatkan progres ini. Jangan sampai angka stunting kembali naik,” tegas Eka.
Eka juga mengingatkan bahwa pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting harus dilakukan secara konsisten dan terstruktur. Setiap perkembangan serta kendala yang dihadapi di lapangan perlu dilaporkan agar langkah-langkah strategis bisa segera diambil.
Sementara, Ketua Pelaksana Rembuk Stunting yang juga Kepala Bapperida Blora, A. Mahbub Djunaidi, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Target nasional untuk 2025 adalah 20,81 persen. Saat ini kita masih di angka 21,2 persen, dan ini harus terus kita tekan,” ujar Mahbub.
Sebagai bentuk keseriusan dalam upaya percepatan penurunan stunting, dilakukan pula penandatanganan Komitmen Bersama Kesepakatan Rembuk Stunting yang mencakup beberapa poin penting, antara lain, menargetkan penurunan angka stunting di Blora menjadi 20,81 persen pada 2025, memprioritaskan program daerah yang berfokus pada 12 indikator pelayanan esensial yang masih belum tercapai.
Dan Memperkuat peran lintas sektor, ormas, akademisi, dunia usaha, media, mitra pembangunan, serta CSR dalam intervensi stunting serta meningkatkan dukungan APBDes untuk percepatan penurunan stunting.
Rembuk Stunting Kabupaten Blora 2025 ini digelar secara luring dan daring, dihadiri oleh Wakil Bupati Blora, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Forkopimda Blora, Ketua DPRD, perwakilan OPD, serta stakeholder terkait seperti TP PKK, Baznas, dan kepala desa se-Kabupaten Blora.***
