BLORA, (blora-ekspres.com) – Bupati Blora, Arief Rohman, menyatakan komitmennya untuk mendukung kinerja para tenaga pendamping desa di Kabupaten Blora, termasuk memikirkan anggaran operasional mereka.
Hal tersebut, disampaikan falam Rapat Koordinasi (Rakor) Tenaga Pendamping Profesional se-Kabupaten Blora di Joglo Nirwana Resto, Selasa (17/09/2024).
Selaku Bupati Blora, Mas Arief, sapaan akrabnya meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) segera merumuskan konsep tersebut.
“Kepada Kepala Dinas PMD, saya minta untuk segera mengkaji konsep dukungan operasional bagi para pendamping desa,” pinta Mas Arief.
Rakor ini diikuti oleh 106 peserta yang terdiri dari tenaga ahli, pendamping desa, dan pendamping lokal desa se-Kabupaten Blora.
Di hadapan 106 peserta yang terdiri dari tenaga ahli, pendamping desa, dan pendamping lokal desa se-Kabupaten Blora, Mas Arief, menekankan pentingnya peran tenaga pendamping dalam menyukseskan pembangunan desa.
“Dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa selama dua tahun, saya harap para pendamping desa segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memetakan kebutuhan pengembangan wilayah,” tandas Mas Arief.
Lebih lanjut, Mas Arief mengatakan, pendamping desa memiliki peran kunci dalam mengawal proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pemantauan.
“Pendamping desa harus ikut mengawal semua tahapan pembangunan di desa agar berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegas Mas Arief.
Mas Arief juga meminta agar para pendamping desa rutin berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
“Saya ingin ada koordinasi rutin antara pendamping desa dengan pendamping lain seperti PKH, agar tidak ada ego sektoral dalam menangani masalah di desa,” jelas Mas Arief.
Mas Arief mengingatkan para pendamping untuk mendata dan memetakan kebutuhan desa terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penanganan kemiskinan.
“Kemajuan Kabupaten Blora ditopang oleh kemajuan desa-desa. Kita harus mulai dari pembangunan desa,” ujar Mas Arief.
Mas Arief berharap, PMD dan pendamping desa dapat memberikan masukan terkait program prioritas di desa, terutama di bidang infrastruktur.
“Misalnya, mana yang lebih mendesak, pembangunan jalan atau infrastruktur lain. Ini harus menjadi prioritas,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Mas Arief juga menyerahkan bantuan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) senilai Rp 75 juta per desa kepada empat penerima, yakni BUM Desa Mustika Abadi (Sempu, Kunduran), BUM Desa Sumber Merdeka (Wantilgung, Ngawen), BUM Desa Maju Jaya (Talokwohmojo, Ngawen), dan BUM Desa Sarimulyo (Sarirejo, Bogorejo).***
