BLORA, (blora-ekspres.com) – Bupati Blora Arief Rohman mengungkap adanya delay data yang masuk ke pemerintah pusat hingga membuat Kabupaten Blora turun ke level 4. Delay data ini dikarenakan adanya perubahan sistem aplikasi pelaporan ke pusat.
Arief juga mengeluhkan sikap pemerintah pusat yang langsung menurunkan level PPKM tanpa berkoordinasi dengan Pemkab. Padahal kasus Covid -19 di Blora cukup terkendali.
“Inikan ada perubahan sistem, jadi kita istilahnya sedikit komplain ke pemerintah pusat. Tolong sebelum menerapkan status mestinya kita diajak ngobrol dulu karena efeknya kan masyarakat jadi resah,” ujar Arief saat ditemui media, Kamis (19/08/2021).
Padahal kenyataannya kondisi yang ada di Blora sudah mengalami penurunan angka kematian, hingga angka positif kasus Covid-19.
“Sementara kondisi Blora ini sudah normal, mulai dari hunian rumah sakit, IGDnya juga sudah tidak ada, angka kematian juga sudah dibawah 5. Antara kenyataan lapangan dengan kesalahan data ini bisa disinkronkan,” terangnya.
Ada delay data, pihaknya kemudian melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait adanya keterlambatan data yang terjadi di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat.
“Jadi kita memang sudah berkoordinasi dengan kementerian kesehatan dan juga dinas kesehatan provinsi, bahwa kita di Blora ini ada delay data ya, yang mana antara data kabupaten, provinsi dengan pusat ini terjadi perbedaan,” ujar Arief.
Arief mengaku juga telah diminta oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo agar perbedaan data yang terjadi untuk segera disamakan.
“Kemarin Pak Gubernur sudah memerintahkan kepada kita untuk mencocokkan dan mensinkronkan biar data ini sama, ini kan ada perubahan sistem,” pungkas Arief.***Red
