JAKARTA, (blora-ekspres.com) – Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang digelar Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).
Mewakili Bupati Blora, Arief Rohman, Budhe Rini, sapaan akrabnya hadir dengan didampingi Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora, Pitoyo.
Rakortek ini menjadi bagian dari percepatan Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto. Acara dibuka oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, dan dihadiri pejabat eselon I lintas kementerian, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Budhe Rini menegaskan komitmen Blora dalam mendukung program nasional penyediaan perumahan, terutama untuk wilayah desa.
“Kami hadir untuk menunjukkan komitmen Pemkab Blora dalam mempercepat pembangunan hunian layak di pedesaan. Koordinasi dengan pemerintah pusat terus kami lakukan agar program ini berjalan tepat sasaran,” ujar Budhe Rini.
Rakortek ini, terang Budhe Rini, membahas sinkronisasi kebijakan perumahan antara pusat dan daerah, dengan fokus pada penyediaan rumah layak, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat desa.
Budhe Rini menjelaskan, dalam sambutannya Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah juga menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak terhadap program ini. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan peran masing-masing pemangku kebijakan.
“Kita hadapi persoalan besar, maka harus diselesaikan bersama. Semua pihak punya tugas masing-masing untuk mewujudkan permukiman layak bagi rakyat,” jelas Budhe Rini.
Lebih lanjut, Budhe Rini mengatakan
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman juga memberi penghargaan kepada sejumlah perusahaan yang telah menyalurkan dana CSR untuk pembangunan perumahan.
Melalui Rakortek ini, tambah Budhe Rini, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman juga menyampaikan pemerintah daerah diharapkan semakin sinkron dengan kebijakan nasional, guna mempercepat pemerataan perumahan layak di seluruh pelosok negeri, termasuk Blora.***
