BLORA (blora-ekspres.com) – Bupati Blora, Arief Rohman memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) di Pendopo Bupati Blora, Senin (03/03/2025).
Rakor ini membahas tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam APBD 2025, serta menyelaraskan visi-misi kepemimpinan baru dengan program kerja 100 hari pertama.
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Bupati, Sri Setyorini, Sekda Komang Gede Irawadi, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, para Kabag, Camat, serta pejabat Eselon III di lingkungan Pemkab Blora.
Dalam arahannya, Mas Arief, sapaan akrab Bupati Blora menegaskan pentingnya optimalisasi anggaran agar pembangunan tetap berjalan sesuai target meski ada kebijakan efisiensi. Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah mencermati penggunaan anggaran secara detail dan memastikan setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Kita harus menyelaraskan anggaran dengan pencapaian visi-misi. Jangan sampai ada anggaran yang terbuang percuma atau tidak tepat sasaran. Saya minta semua mencatat dengan detail aspek-aspek yang perlu diperhatikan agar target pembangunan tercapai,” ujar Mas Arief.
Mas Arief juga menyoroti hasil efisiensi anggaran yang harus digunakan untuk program prioritas, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Saya tegaskan, setiap rupiah dari anggaran yang dihemat harus dialihkan ke program yang bisa memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Ini yang harus kita kawal bersama,” tegas Mas Arief.
Meski menghadapi tantangan efisiensi anggaran, Mas Arief mengingatkan agar semangat pelayanan kepada masyarakat tetap dijaga.
“Ini bukan alasan untuk mengurangi semangat kita dalam melayani rakyat. Justru ini tantangan agar kita bekerja lebih inovatif dan solutif,” kata Mas Arief.
Di sisi lain, Sekda Blora, Komang Gede Irawadi, menegaskan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar segera menyelesaikan laporan keuangan yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Ini penting dalam rangka mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah kita raih selama 10 tahun berturut-turut. Kita harus bekerja keras agar tahun ini kita bisa meraih WTP ke-11,” ujar Mas Arief.
Mas Arief meminta semua OPD bekerja sama dan tidak menunda proses pelaporan agar pemeriksaan BPK dapat berjalan lancar tanpa kendala.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bapperida Blora, Mahbub Djunaidi, memaparkan visi dan misi kepemimpinan baru yang tertuang dalam tema besar “Sesarengan mBangun Blora Maju dan Berkelanjutan.”
Visi ini diterjemahkan ke dalam enam misi utama diantaranya, mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan produktivitas daerah di sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi. Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif. Memperkuat ketahanan sosial, budaya, ekonomi, dan ekologi. Menciptakan lingkungan kondusif bagi investasi, stabilitas ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.
Dari enam misi tersebut, dirumuskan 32 program prioritas yang terbagi dalam empat sektor utama, yaitu infrastruktur, ekonomi, pembangunan manusia, serta tata kelola pemerintahan.
Selain itu, dalam rakor ini juga dipaparkan program Quick Win yang akan dieksekusi dalam 100 hari pertama kepemimpinan. Program ini meliputi percepatan pembangunan infrastruktur, optimalisasi layanan publik, dan berbagai langkah konkret untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati Arief menegaskan bahwa keberhasilan visi-misi ini bergantung pada sinergi dan komitmen semua pihak.
“Kita harus bergerak cepat, bekerja sama, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang kita jalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Blora harus semakin maju dan berkembang,” tegas Mas Arief.***
