BLORA, (blora-ekspres.com) – Ratusan elektronik warung gotong royong (e-warong) di Kabupaten Blora diduga fiktif itu ditemukan setelah tim Kemensos dan Intel Mabes Polri turun ke Blora pada beberapa hari lalu.
“Dari hasil monitoring evaluasi dari dinsos itu 180-an lebih, tapi ada kemungkinan tambah lagi (yang bermasalah),” ucap Labib saat ditemui di awak media, Rabu (29/09/2021).
Ditemukannya ratusan e-warong yang bermasalah ini dari kunjungan Mabes Polri dan Kementerian Sosial beberapa waktu lalu, Gus Labib, sapaan akrabnya mengaku prihatin dengan nasib e-warong tersebut.
“Kita sebetulnya kasihan juga sama e-warong, karena ada sangkut-pautnya sama supplier. E-warong biasanya enggak tahu menahu, kaitan KPL (Kios Pupuk Lengkap) itu kan Himbara sendiri yang bersalah karena harusnya KPL kok masih dipaksakan untuk menjadi e-warong,” kata Gus Labib.
Dengan adanya permasalahan tersebut, Gus Labib menyerahkan semuanya ke pihak yang berwenang, baik itu Dinsos ataupun aparat penegak hukum (APH).
“Jadi intinya biar lebih objektif kaitannya pelanggaran administrasi atau teknis pengelolaan itu yang berwenang Dinsos. Nah kaitannya pelanggaran yang sifatnya pidana itu nanti yang berhak menilai ya kepolisian dan kejaksaan yang selama ini sudah ditangani oleh mabes dan turun ke lapangan,” terang Politikus PKB.
Lebih lanjut, Gus Labib menjelaskan, ada perbedaan data jumlah e-warong yang dimiliki oleh Dinas Sosial dengan Bank BRI selaku Himbara (himpunan bank milik negara).
“Jumlah e-warong aja kita itu masih beda, versi Dinsos dan Himbara masih beda, berarti kan ada masalah. Selisihnya sekitar 100 lebih. Kalau versi dinsos itu 400an, versi Himbara itu 500an, bisa dipastikan tidak ada sinkronisasi antara Dinsos dan Himbara,” jelas Gus Labib.
Menurutnya, selama permasalahan tersebut tidak kunjung dapat ditertibkan, maka penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang harusnya diberikan kepada sekitar 81.889 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) se-kabupaten Blora dihentikan untuk sementara waktu.
“Intinya bahwa kita merekomendasikan sementara berhenti semua sebelum permasalahan ini selesai. Dan kita tidak akan memaksakan pendistribusian itu dan tidak akan kita lakukan sebelum ada penertiban secara keseluruhan. mulai KPM, e-warong dan komoditi,” tukas Gus Labib.
Gus Labib juga menyampaian, jika dihitung uang yang didistribusikan untuk BPNT se-kabupaten Blora per bulannya mencapai Rp. 16,3 Miliar. Sehingga, turunnya Mabes Polri dan Kemensos ke Kabupaten Blora diharapkan dapat mengusut tuntas permasalahan e-warong yang selama ini terjadi.
“Kita berterima kasih atas turunnya mabes (polri) sama Kemensos karena benang kusut yang ada di sini sudah mulai terbedah,” terang Gus Labib.***Red
