BLORA, (blora-ekspres.com) – Komitmen Bupati Blora, Arief Rohman dalam meningkatkan akses pendidikan di Bumi Samin terus berlanjut.
Selain terus mengupayakan hadirnya perguruan tinggi negeri di Blora, Mas Arief, sapaan akrab Bupati Blora, juga mendorong adanya penambahan kuota dan unit baru untuk SMA/SMK Negeri serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di wilayahnya.
Dorongan ini disampaikan Bupati usai memimpin rapat persiapan program Sekolah Rakyat bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sunaryo, di Blora, Senin (30/06/2025) sore.
“Kita ingin tahu seberapa banyak lulusan SMP dan MTs sederajat yang melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK Negeri. Kalau angkanya masih kecil, maka perlu kita dorong adanya penambahan kuota atau bahkan penambahan unit sekolah negeri di Blora,” ujar Mas Arief.
Menurut Mas Arief, jika pendirian sekolah baru memerlukan waktu dan proses panjang, maka solusi jangka pendek bisa dilakukan dengan menambah daya tampung sekolah negeri yang telah ada. Ia mencontohkan kasus SMA Negeri 1 Cepu yang dinilai sudah kelebihan peminat namun keterbatasan lahan menghambat perluasan.
“Lahan SMAN 1 Cepu itu sempit, padahal peminatnya banyak. Ada usulan tukar guling dengan lahan Pemkab yang lebih luas agar bisa menampung lebih banyak siswa. Salah satu opsinya adalah memindahkan ke lahan bekas SD internasional di depan Hotel Grand Mega Cepu. Tolong ini segera dikaji,” tegas Mas Arief.
Selain SMA/SMK Negeri, Mas Arief juga mengusulkan penambahan satu SLB Negeri untuk wilayah Blora bagian barat seperti Kunduran dan sekitarnya. Saat ini, SLB Negeri di Blora hanya ada dua, masing-masing di Kecamatan Jepon dan Randublatung.
“Wilayah barat Blora juga perlu mendapatkan perhatian. Tolong Pak Naryo (Kadis Pendidikan) inventarisasi apakah ada gedung bekas SD merger yang masih layak, bisa diusulkan ke Provinsi untuk menjadi SLB Negeri,” tambah Mas Arief.
Mas Arief pun meminta agar Dinas Pendidikan Kabupaten Blora segera berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Tengah untuk melakukan pemetaan dan kajian lebih lanjut.
“Saya ingin semua anak-anak di Blora bisa sekolah minimal sampai jenjang SMA atau SMK sederajat. Jangan sampai ada lagi ATS (Anak Tidak Sekolah) karena keterbatasan akses pendidikan negeri,” tegas Mas Arief.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari visi besar Mas Arief selaku Bupati Blora untuk mewujudkan Blora sebagai kabupaten yang ramah pendidikan, inklusif, dan berpihak pada masa depan generasi muda.
Menanggapi usulan tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso menyambut positif gagasan tersebut. Ia mengapresiasi perhatian tinggi Bupati terhadap sektor pendidikan, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
“Siap Pak Bupati, akan kami kaji lebih lanjut. Kalau daerah lain merasa cukup satu SLB Negeri per kabupaten, Blora justru ingin menambah. Ini bentuk perhatian luar biasa dari Pak Bupati terhadap anak-anak di daerah,” tutur Budi.
Terkait daya tampung SMA/SMK Negeri di Blora, Budi mengungkapkan bahwa saat ini hanya 35 persen lulusan SMP/MTs sederajat yang bisa tertampung di sekolah negeri. Sisanya, sekitar 65 persen harus melanjutkan ke sekolah swasta atau bahkan ke luar daerah.
“Ini menjadi tantangan kita bersama. Wilayah seperti Todanan dan Kradenan sebenarnya cukup potensial untuk ditambah unit sekolah negeri karena jumlah lulusan SMP sederajatnya cukup besar namun belum ada SMA atau SMK Negeri di sana,” jelas Budi.***
