BLORA, (blora-ekspres.com) – Pemerintah Kabupaten Blora terus mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tahun ini, sedikitnya 41 ruas jalan berstatus jalan kabupaten akan diperbaiki. Saat ini, seluruh paket pekerjaan tersebut sudah memasuki tahap lelang di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora, Nizamudin Al Huda, menegaskan pihaknya menargetkan proses lelang rampung tepat waktu agar kontrak kerja dengan penyedia jasa dapat segera ditandatangani pada pertengahan Agustus 2025.
“Saat ini seluruh paket pembangunan 41 ruas jalan kabupaten sudah dalam proses lelang di UKPBJ. Target kami pertengahan Agustus 2025 sudah kontrak, sehingga pekerjaan di lapangan bisa langsung dimulai,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Rabu (13/08/2025).
Huda menyebut, proyek ini menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Blora pada tahun 2025 karena sebagian ruas jalan kabupaten membutuhkan penanganan segera. Dengan percepatan kontrak, pekerjaan fisik bisa dimulai lebih awal dan diselesaikan sesuai jadwal.
“Semakin cepat kontrak diteken, semakin cepat juga kita bisa memulai perbaikan. Prinsip kami adalah menjaga kualitas pekerjaan agar hasilnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Huda.
Untuk pembiayaan, Pemkab Blora mengandalkan dana pinjaman daerah dari Bank Jateng senilai Rp215 miliar. Mayoritas dana digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan, sementara sekitar Rp10 miliar dialokasikan guna mendukung manajemen kas daerah tahun anggaran 2025.
“Dari total pinjaman tersebut, sebagian besar kita gunakan untuk perbaikan jalan, sedangkan sekitar Rp10 miliar dialokasikan untuk mendukung manajemen kas daerah,” jelas Huda.
Huda menambahkan, perbaikan 41 ruas jalan ini diharapkan mampu memperlancar konektivitas antardesa dan kecamatan, sekaligus memberi dampak positif bagi sektor ekonomi, pariwisata, dan distribusi barang di Blora.
“Jalan yang baik berarti biaya transportasi berkurang, waktu tempuh lebih singkat, dan mobilitas warga lebih lancar. Semua ini akan menggerakkan perekonomian di berbagai wilayah Blora,” kata Huda.
Huda memastikan, Pemkab Blora akan melakukan pengawasan ketat di setiap tahap, mulai dari perencanaan, pengerjaan, hingga serah terima proyek. Hal ini untuk menjamin pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, tepat waktu, dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.
“Kami akan memantau langsung di lapangan agar pekerjaan sesuai spesifikasi, tepat waktu, dan tidak menyalahi ketentuan,” pungkas Huda.***
