BLORA, (blora-ekspres.com) – Pemerintah Kabupaten Blora tidak ingin penurunan angka kemiskinan hanya berhenti pada angka statistik. Meski angka kemiskinan tercatat 10,58 persen pada 2025 dan ditargetkan kembali turun pada 2026, pemerintah daerah menilai masih banyak warga yang membutuhkan penanganan langsung.
Wakil Bupati Blora Sri Setyorini meminta camat, kepala desa, lurah, hingga perangkat wilayah aktif turun ke lapangan. Mereka diminta memastikan warga miskin dan kelompok rentan benar-benar terdata serta mendapatkan program bantuan yang sesuai kebutuhan.
“Kalau kita turun ke desa-desa, faktanya masyarakat miskin masih banyak. Ada yang benar-benar membutuhkan perhatian dan penanganan. Karena itu, kita tidak boleh hanya melihat data, tetapi harus melihat kondisi riil di lapangan,” ujar Sri Setyorini saat memimpin Rapat Koordinasi Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPKK) di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Senin (05/10/2026).
Rapat tersebut diikuti jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Blora.
Sri Setyorini yang akrab disapa Budhe Rini mengatakan, berdasarkan target pembangunan daerah, angka kemiskinan Blora pada 2026 ditargetkan turun sekitar 0,11 hingga 0,71 persen dari capaian 2025 sebesar 10,58 persen. Dengan demikian, angka kemiskinan diharapkan dapat ditekan hingga sekitar 10,47 persen atau lebih rendah.
Namun, menurutnya, target tersebut tidak akan tercapai tanpa kerja bersama hingga tingkat desa dan kelurahan. TKPKK di setiap wilayah diminta aktif mengidentifikasi warga yang membutuhkan bantuan dan memastikan penanganannya tidak berhenti pada pendataan.
“Kalau ada keluarga yang membutuhkan bantuan, jangan menunggu. Segera laporkan dan carikan solusi bersama. Bisa melalui OPD, Baznas, pemerintah desa, atau pihak lain yang memiliki program bantuan,” katanya.
Budhe Rini menilai penurunan kemiskinan di Blora masih menghadapi tantangan karena lajunya relatif lambat. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi memperbanyak program pemberdayaan yang mampu menciptakan sumber pendapatan baru bagi keluarga miskin.
Ia mencontohkan bantuan produktif seperti ayam petelur. Jika disertai kandang, pakan, pendampingan, dan jumlah ternak yang memadai, bantuan tersebut dinilai dapat menjadi sumber penghasilan keluarga secara berkelanjutan.
“Jangan hanya memberi bantuan untuk dimakan hari ini. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana masyarakat bisa memperoleh penghasilan dan hidup lebih mandiri,” ujarnya.
Menurut Budhe Rini, kemiskinan juga tidak semata-mata berkaitan dengan pendapatan. Persoalan kesehatan, pendidikan, kondisi rumah, hingga kebutuhan dasar harus menjadi bagian dari penanganan karena kemiskinan bersifat multidimensi.
Karena itu, ia meminta intervensi pemerintah dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan melibatkan OPD, pemerintah desa, Baznas, serta pihak lain yang memiliki program pemberdayaan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, seluruh kecamatan juga diminta memperkuat pendataan keluarga miskin dan kelompok rentan. Data yang akurat dinilai menjadi dasar penting agar bantuan dan program pemberdayaan tidak salah sasaran.
Budhe Rini menegaskan, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan besarnya anggaran, tetapi juga ketepatan sasaran serta koordinasi antarinstansi.
“Jangan sampai ada keluarga yang sangat membutuhkan tetapi tidak terdata. Kita harus hadir, melihat langsung, dan memastikan mereka mendapatkan penanganan yang tepat. Penanggulangan kemiskinan adalah tugas kita bersama,” tegasnya.
DPRD Dorong Kemiskinan Ditangani dari Akar Masalah
Sementara, Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto menilai, penanganan kemiskinan tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan sosial. Pemerintah harus memastikan setiap program mampu mengubah kondisi ekonomi warga secara nyata dan berkelanjutan.
“Jangan sampai masyarakat hanya menerima bantuan, tetapi tetap miskin dari tahun ke tahun. Yang harus dikejar adalah bagaimana mereka memiliki pekerjaan, usaha, dan pendapatan yang cukup untuk keluar dari kemiskinan,” tegas Siswanto.
Menurut Siswanto, pemerintah daerah perlu memperkuat program pemberdayaan berbasis potensi desa, sekaligus memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Pendataan juga harus terus diperbarui agar tidak ada warga miskin yang terlewat maupun bantuan yang salah sasaran.
“Data harus benar, program harus tepat, dan hasilnya harus terukur. Kalau anggaran sudah dikeluarkan, masyarakat harus merasakan dampaknya, bukan sekadar tercatat sebagai penerima bantuan,” ujar Siswanto.
Siswanto juga meminta Pemkab Blora memperkuat pengawasan terhadap program penanggulangan kemiskinan. Setiap OPD, pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan harus memiliki peran yang jelas sehingga penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Ukuran keberhasilan bukan berapa banyak bantuan yang dibagikan, tetapi berapa banyak keluarga yang akhirnya mampu mandiri dan keluar dari kemiskinan,” pungkas Siswanto.***
