BLORA, (blora-ekspres.com) – Pemerintah Kabupaten Blora menggelar upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini. Upacara diikuti berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, Damkar, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mahasiswa, pelajar SLTA dan SLTP, Pramuka, hingga organisasi kemasyarakatan. Hadir pula Dharma Wanita, TP PKK Kabupaten Blora, Persit, dan Bhayangkari digelar di halaman Kantor Bupati Blora, Rabu (20/05/2026).
Dalam kesempatan itu, Budhe Rini, sapaan akrab Wakil Bupati membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan bangsa sejak lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908, yang menandai tumbuhnya kesadaran nasional di kalangan pribumi terpelajar.
Dalam amanatnya, Menkomdigi menegaskan bahwa makna kebangkitan nasional harus terus relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri bangsa. Menurutnya, tantangan Indonesia saat ini tidak lagi hanya soal mempertahankan wilayah, tetapi juga menjaga kedaulatan informasi di era digital.
“Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital,” ujar Budhe Rini saat membacakan amanat Menkomdigi.
Ia menyampaikan, pemerintah terus berupaya menghadirkan berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Program-program tersebut, kata dia, merupakan bagian dari visi besar mewujudkan kemandirian bangsa.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat,” lanjutnya.
Salah satu program yang kini dijalankan pemerintah adalah Program Makan Bergizi Gratis yang telah diterapkan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Program itu diharapkan mampu memperkuat kesehatan generasi muda sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih maju.
Selain itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi. Upaya tersebut turut dibarengi dengan peningkatan kualitas guru dan pemberian beasiswa guna mengurangi ketimpangan kualitas sumber daya manusia.
“Langkah ini diperkuat dengan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah-wilayah afirmasi, termasuk perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa guna memutus ketimpangan kualitas SDM,” jelasnya.
Di sektor kesehatan, pemerintah menghadirkan layanan Cek Kesehatan Gratis secara masif agar masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang adil dan merata.
“Kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan kini sedang kita bangun sebagai satu ekosistem kesejahteraan yang utuh,” tambahnya.
Penguatan ekonomi masyarakat desa juga menjadi perhatian pemerintah melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program tersebut diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa agar masyarakat lebih mandiri.
Menurutnya, koperasi desa nantinya diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, hingga layanan ekonomi dasar lainnya.
“Melalui koperasi tersebut, masyarakat desa diharapkan memiliki akses yang lebih dekat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, obat terjangkau, hingga layanan ekonomi dasar sehingga desa dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak bergantung pihak luar,” katanya.
Dalam amanat itu juga disampaikan komitmen pemerintah dalam melindungi generasi muda di ruang digital. Pemerintah disebut telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
“Pemerintah juga telah melakukan ikhtiar besar dalam pelindungan generasi muda di ruang digital. Pemberlakuan penuh PP TUNAS pada awal tahun ini adalah wujud nyata kehadiran negara,” ungkapnya.
Pemerintah, lanjutnya, juga telah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap media sosial dan platform digital berisiko tinggi sejak 28 Maret 2026. Kebijakan tersebut diambil agar anak-anak dapat tumbuh di lingkungan digital yang sehat, aman, dan sesuai usia perkembangan mereka.
Peringatan Harkitnas tahun ini mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”. Tema tersebut mencerminkan semangat seluruh elemen bangsa untuk menjaga generasi muda sebagai aset utama menuju negara yang mandiri dan berdaulat.
Menutup amanatnya, Wakil Bupati mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai penguat solidaritas sosial dan literasi digital di tengah perkembangan zaman.
“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama,” pungkasnya.***
