BLORA, (blora-ekspres.com) – Bupati Djoko Nugroho pimpin rapat koordinasi (Rakor) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Blora di Ruang Pertemuan Setda, Rabu (16/12/2020).
Dalam rakor KP3 tersebut, Bupati menyampaikan, pandemi Covid-19 di tahun ini membuat angka kemiskinan di Blora meningkat.
“Sudah delapan bulan pandemi Covid-19, membuat angka kemiskinan meningkat. Apakah ini terkait dengan pupuk? Jelas iya dikarenakan hampir 75% masyarakat kita adalah petani,” terang Kokok, panggilan akrab Bupati Blora.
Kokok juga mengungkapkan, pupuk merupakan kebutuhan utama petani, sementara distribusi pupuk dari pusat tidak sesuai kebutuhan petani. Serta di tahun 2021 nanti kebutuhan akan pupuk meningkat sementara kuota pupuk dari pusat berkurang.
“Ini menjadi PR kita semua,” tegas Kokok.
Bupati menyampaikan tentang pentingnya pengawasan dari pemerintah untuk kelancaran pendistribusian pupuk mulai dari hulu sampai hilir.
“Saya minta para camat untuk selalu melakukan pengawasan tentang distribusi pupuk ini, jangan sampai masyarakat yang menderita dengan ketidaklancaran distribusi ini,” ucap Kokok.
Sementara, Sekretaris Daerah, Komang Gede Irawati menambahkan, tentang pentingnya diadakan rekonsiliasi dan penyelarasan data antara Kartu Tani dan E-RDKK (Elektronik Rencana Data Kebutuhan Kelompok).
“Saya meminta untuk segera dilaksanakan rekonsiliasi dan penyelarasan data antara Kartu Tani dan E-RDKK dengan BRI secara berkala sehingga resiko selisih data bisa diminimalisasikan dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan,” ucap Komang.
Rakor KP3 ini diikuti oleh Kodim 0721/Blora, Polres Blora, OPD terkait, serta Camat di lingkungan Pemka Blora.***(Red)
