BLORA, (blora-ekspres.com) – Forum Petani Hutan Jati Bumi (FPHJB) menggelar Lokakarya Pembangunan Ekonomi Hijau di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (20/11/2024).
Acara ini melibatkan Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) penerima SK 185 dan 192 serta KTH rintisan untuk program Perhutanan Sosial Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
Kepala Balai Perhutanan Sosial Wilayah Jawa, Danang Kuncara Sakti, mengapresiasi pelaksanaan lokakarya ini. Menurutnya kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.
“Lokakarya ini merupakan langkah penting dalam membangun sinergi antara Kelompok Tani Hutan dan Perum Perhutani untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” ujar Danang.
Penasehat FPHJB, Tejo Prabowo, menyampaikan kekhawatirannya mengenai pelaksanaan program Perhutanan Sosial KHDPK yang dinilai masih menyisakan ketidakjelasan bagi para petani hutan.
Tejo berharap agar segera dilakukan penandatanganan kerjasama yang melibatkan PSKK, KKP, dan KTH demi memperkuat implementasi program ini.
“Kami masih merasa ada banyak ketidakjelasan dalam pelaksanaan program Perhutanan Sosial KHDPK yang perlu segera diselesaikan. Kami berharap ada penandatanganan kerjasama yang jelas antara PSKK, KKP, dan KTH,” ujar Tejo.
Plt Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati yang diwakili Asisten 2 Bupati Blora, Dasiran mengimbau anggota KTH memahami secara mendalam program Perhutanan Sosial KHDPK. Karena program ini dirancang untuk mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
“Saya mengajak seluruh anggota KTH rintisan untuk menyimak secara rinci program Perhutanan Sosial KHDPK ini, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat,” ujar Dasiran.
Kepala Seksi Utama Kemitraan Produktif Perhutani, Iwan Setiawan, mengajak semua pihak untuk menjaga hutan dan membangun kemitraan produktif.
“Kami mohon jangan ada penebangan kayu liar dan mari kita bersinergi menjaga hutan,” tambahnya.
CEO PT Lembu Setia Abadi Jaya, Arie Triyono menyoroti pentingnya integrasi antara pertanian dan peternakan. Ia mengajak para petani KTH untuk mengembangkan peternakan sapi dan menanam pakan ternak alami.
“Kami minta kepastian hukum dalam kerjasama ini, agar tidak hanya berlangsung dua tahun,” ujarnya.
Lokakarya ini juga dihadiri oleh berbagai narasumber, termasuk Prof. Rubiyo dari BRIN dan John Miftah Ahmad, praktisi peternakan domba. Acara ini didukung oleh Pemkab Blora, SKK Migas – Pertamina EP, Bank Jateng Cabang Blora, serta beberapa perusahaan swasta lainnya.
Dengan adanya lokakarya ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara petani hutan dan berbagai pihak untuk membangun ekonomi hijau yang berkelanjutan.***
