BLORA, (blora-ekspres.com) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blora menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Rabu (11/09/2024).
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan memberikan pemahaman terkait potensi kerawanan pemilu.
Saat membuka kegiatan ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Andyka Fuad Ibrahim menekankan pentingnya peluncuran IKP sebagai langkah awal mitigasi potensi masalah dalam pelaksanaan Pilkada.
“Kegiatan peluncuran IKP ini sangat penting agar kita semua mengetahui titik-titik kerawanan Pemilihan 2024. Dengan begitu, langkah pencegahan bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” jelas Andyka.
Di tempat yang sama, Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran dan Datin, Irfan Syaiful Masykur menjelaskan, dari hasil analisis Bawaslu, IKP Kabupaten Blora berada pada kategori rawan sedang dengan skor rata-rata 10,69 pada setiap tahapan pemilu.
“Dari beberapa indikator yang kami gunakan, kerawanan pemilihan di Kabupaten Blora masuk kategori rawan sedang. Hal ini memerlukan perhatian khusus dari semua pihak terkait,” ujar Irfan.
Irfan menjelaskan IKP tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran, tetapi juga sebagai panduan dalam merumuskan program pencegahan dan pengawasan selama tahapan Pilkada 2024.
“IKP memetakan potensi kerawanan, melakukan proyeksi, serta menjadi dasar untuk strategi pencegahan yang lebih terfokus,” tambah Irfan.
Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Blora, Iptu Agus Wibowo mengatakan strategi Polres dalam menghadapi potensi konflik sosial yang mungkin muncul selama Pilkada.
Polres Blora, lanjut Agus, akan melakukan penggalangan terhadap tokoh-tokoh penting di masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuda, dan pejabat pemerintah.
“Kami sudah menyiapkan beberapa langkah strategis, seperti melakukan penggalangan dengan tokoh-tokoh masyarakat, serta penyuluhan dan pembinaan baik kepada individu maupun kelompok untuk mencegah potensi konflik selama Pilkada berlangsung,” jelas Agus.
Ketua PWI Blora, Heri Purnomo, menjelaskan, peran penting media dalam penyelenggaraan Pilkada. Menurut Heri, media memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
“Media harus mampu menjalankan perannya secara profesional, independen, dan berimbang. Ini sangat penting untuk memberikan informasi yang akurat dan mendorong pemilih agar lebih cerdas dalam menggunakan hak suaranya,” ujar Heri.
Heri menambahkan, media memiliki peran kunci dalam mengawasi jalannya Pilkada.
“Peran media sangat krusial untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan transparan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan,” pungkasnya.***
