BLORA, (blora-ekspres.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Blora telah membuka penjaringan bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 mulai tanggal 1 hingga 15 Mei 2024.
Wakil Ketua Pemenganan Pilkada PDI Perjuangan Kabupaten Blora 2024, Kuat Prihantoro menyebutkan sampai saat ini baru ada empat orang yang mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon bupati (bacabup) dan wakil Bupati (bacawabup) Blora untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
“Sejak dibukanya penjaringan bacabup dan bacawabup Blora untuk pilkada serentak 2024 sampai saat ini baru empat orang yang mengambil formulir pendaftaran,” kata Kuat saat dihubungi blora-ekspres.com melalui sambungan seluler, Kamis (09/05/2024).
Empat orang tersebut, yakni Abdul Rohman, Kamajaya dan Sri Eni ketiganya merupakan pengusaha serta anggota DPRD Provinsi Jateng dari Partai Nasdem Prayogo Nugroho.
Kuat mengaku, PDI Perjuangan tidak menargetkan jumlah pendaftar pada penjaringan yang dibuka. Namun, ia menegaskan bahwa penjaringan tersebut dibuka seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat, baik kader, nonkader, simpatisan, pegawai instansi atau dinas, termasuk kader partai lain.
“Ini kan penjaringan setelah mendaftar, siapapun boleh mendaftar di PDI Pejuangan. Berapa orang pun kami terima. Setelah itu baru kami kirim ke DPP. Ada berapa pendaftar, baru kami saring,” terang Kuat.
Kuat juga mengaku, tidak menutup kemungkinan, pendaftaran juga akan diperpanjang. Dan semua penentu rekomendasi bacabup dan bacawabup Blora untuk pilkada serentak 2024 kewenangan DPP.
Jadi, lanjut Kuat, karena PDI Perjuangan merupakan partai terbuka, dalam tahapan penjaringan bacabup dan bacawabup untuk pilkada serentak 2024 tidak ada istilah prioritas bagi kader atau petahana.
Kuat juga tidak menampik jika seleksi seleksi penjaringan bacabup dan bacawabup untuk pilkada serentak 2024 melalui tingkat DPC juga bisa saja melakukan proses pendaftaran melalui DPD atau DPP PDI Perjuangan
“Kami di DPC PDI Perjuangan hanya memfasilitasi melakukan penjaringan. Nanti yang memutuskan rekomendasi adalah DPP,” pungkas Kuat.***
