BLORA, (blora-ekspres.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelayanan perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Blora, Senin (11/11/2024).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh pelayanan perizinan sudah terpusat di MPP, sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar aktivitas pelayanan publik, khususnya perizinan, ditempatkan di satu lokasi.
Keberadaan MPP Blora yang semakin lengkap ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan, serta mendukung program pemerintah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Blora.
“Saat roadshow KPK ke beberapa kabupaten, termasuk Blora, mereka menyarankan agar semua pelayanan perizinan dikumpulkan dalam satu tempat, yaitu MPP. Dan kami pun mulai mengimplementasikan hal ini sejak 1 Oktober 2024, meskipun beberapa OPD sudah memulainya pada pertengahan September. Hari ini, kami melakukan evaluasi untuk melihat perkembangan pelaksanaan ini,” ujar Komang.
Dalam kunjungannya, Komang didampingi oleh Asisten Administrasi Umum, Inspektorat Daerah Kabupaten Blora, Kepala DPM PTSP Blora, dan Bagian Ortala Setda Blora.
Mereka mengecek setiap konter pelayanan di MPP, mulai dari layanan instansi vertikal, dinas-dinas Pemkab Blora, hingga perbankan. Komang juga menyempatkan diri menyapa pengunjung yang sedang dilayani oleh petugas MPP.
“Dari hasil pengecekan, saya melihat tidak ada lagi perizinan yang dilakukan di kantor OPD masing-masing. Semua sudah terpusat di MPP, ini adalah sebuah perubahan yang luar biasa,” tambahnya.
Selain melakukan pengecekan, Komang juga melakukan simulasi pelayanan di beberapa konter untuk memastikan kualitas dan kecepatan layanan.
“Kami mengecek kecepatan proses, biaya yang dikenakan, dan memastikan semuanya transparan. Biaya perizinan memang gratis, namun ada beberapa retribusi yang dikenakan. Hal ini harus diinformasikan secara jelas kepada masyarakat agar mereka tahu berapa biayanya,” jelasnya.
Ia juga memberikan sejumlah masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di MPP. Salah satu saran yang diberikan adalah penyederhanaan jumlah konter dalam proses perizinan bangunan dan gedung. Saat ini, proses tersebut masih memerlukan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat.
“Saya melihat secara keseluruhan pelayanan sudah cukup baik. Beberapa masyarakat yang saya tanyakan juga menyatakan puas dengan pelayanan yang diberikan. Saya harap ini terus berproses dan dapat semakin baik di bulan-bulan mendatang,” ungkap Komang.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Blora, Bondan Arsiyanti, menyatakan bahwa kedatangan Sekda Blora beserta jajaran untuk mengevaluasi pelayanan di MPP ini menunjukkan komitmen Pemkab Blora dalam memberikan layanan yang prima kepada masyarakat.
“Hari ini kami melakukan evaluasi untuk melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan konsep baru yang diterapkan. Jika sebelumnya masih banyak perangkat daerah yang memberikan pelayanan perizinan di kantor masing-masing, maka sejak 1 Oktober 2024 semuanya sudah terpusat di MPP,” terang Bondan Arsiyanti.
Menurutnya, penerapan konsep pelayanan terpadu ini memberikan dampak positif, terbukti dengan meningkatnya jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan di MPP. “Pengunjung yang datang semakin banyak, menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami dan memanfaatkan fasilitas MPP dengan baik,” kata Bondan.
Bondan berharap, dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Blora, layanan di MPP dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih efisien dan transparan.
“Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan bersinergi dengan seluruh pihak terkait guna menghadirkan Mal Pelayanan Publik yang lebih baik dan prima dalam melayani masyarakat Blora,” pungkasnya.***
