BLORA, (blora-ekspres.com) – Pupuk selalu menjadi masalah krusial dalam usaha tani. Seringkali masalah kelangkaan menjadi momok menakutkan petani menjelang musim tanam.
Mencuatnya sejumlah permasalahan yang muncul di lapangan, Ketua Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KP3) Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi mengaku menjalankan tugasnya sebagai pengawas. Ini terbukti seringnya para petani bisa mudah mendapatkan pupuk subsidi, tetapi dapatnya diatas harga eceran tertinggi (HET).
Perlu diketahui, harga pupuk subsidi termaktub dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Pasal 15, BAB V tentang HET dan Kemasan Pupuk Bersubsidi. Pengecer resmi tidak boleh menyalurkan atau menjual pupuk bersubsidi di atas HET.
HET pupuk bersubsidi jenis urea Rp1.800 per kilogram atau Rp90.000, SP36 Rp2.000 per kilogram atau Rp100.000, ZA Rp1.400 per kilogram atau Rp70.000, NPK Rp2.300 per kilogram atau Rp115.000, untuk masing-masing kemasan volume 50 kilogram.
Lalu untuk pupuk bersubsidi jenis NPK dengan Formula Khusus per kilogram Rp. 3.000 atau Rp. 150.000 dengan kemasan volume 50 kilogram, sedangkan pupuk organik Rp. 500 per kilogram atau Rp. 20.000, untuk kemasan volume 40 kilogram.
Dengan melihat kondisi di lapangan, Komang juga mengaku, telah berulangkali sudah rapat dan memanggil dinas pertanian, dinas perdagangan dan seluruh distributor serta pengecer pupuk subsidi di Blora.
“Timnya kan banyak, langkah-langkah apa yang akan diambil saya tidak berani memutuskan tapi akan kita rapatkan,” ungkap dia yang juga selaku Sekda Kabupaten Blora.
“Kemarin, dalam rapat bersama distributor dan pengece yang dipimpin langsung dipimpin Bupati Blora, sudah sepakat tidak akan melakukan itu,” ungkap Komang, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, dalam bahasan rapat yang digelar Pemkab Blora juga disinggung pula terkait persoalan kartu tani.
“Terimakasih sudah dilapori, persoalan ini nanti kita bawa dalam rapat,” ucap Komang.
Selain lemahnya kinerja KP3, permasalahan lain yang menjadi persoalan yang dihadapi adalah kurang adanya keterbukaan dari koordinator distributor pupuk subsidi. Bahkan, cenderung lebih memilih menghindar menjawab pertanyaan perwakilan petani maupun awak media.
Melihat permasalah kondisi di lapangan, Komang mengaku akan melihat aturan terlebih dahulu saat menjawab adanya perwakilan pihak PT Petrokimia malah menjadi pengecer pupuk subsidi dan bahkan menjadi ketua paguyuban pengecer pupuk sendiri.
Lebih lanjut, Komang juga menyatakan akan memfasilitasi awak media untuk bisa langsung wawancara dengan pihak-pihak distributor maupun pengecer pupuk subsidi.
“Ya, nanti bisa difasilitasi,” pungkasnya.***(Red)
