BLORA, (blora-ekspres.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi (rakor) khusus terkait penanganan kebakaran sumur minyak rakyat yang terjadi di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Bupati Blora, Arief Rohman yang dijadir unsur Forkopimda, perwakilan Pertamina, Ditjen Migas, SKK Migas, Dinas ESDM Jawa Tengah, BPBD, pimpinan lembaga pendidikan migas Cepu, hingga awak media tersebut berlangsung di ruang rapat Setda Blora, Kamis (21/8/2025).
Dalam arahannya, Mas Arief, sapaan akrab Bupati Blora menegaskan, penanganan kebakaran sumur minyak rakyat harus dilakukan terpadu, baik jangka pendek maupun panjang.
“Pemkab sangat prihatin atas musibah ini, terlebih sudah menelan korban jiwa. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Posko pengungsian dan dapur umum sudah didirikan, sementara langkah teknis pemadaman terus dilakukan bersama Pertamina, BPBD, Damkar, dan instansi terkait,” ujar Mas Arief.
Mas Arief juga meminta agar aparat penegak hukum bersama Kementerian ESDM menindak tegas keberadaan sumur-sumur ilegal.
“Kejadian ini harus jadi pelajaran bersama. Jangan sampai ada korban lagi karena aktivitas pengeboran tanpa izin,” tegas Mas Arief.
Sementara, Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, menambahkan bahwa kondisi di lokasi saat ini relatif terkendali.
“Sejumlah warga sempat mengungsi, namun sebagian sudah kembali ke rumah. Kami bersama TNI dan stakeholder terus melakukan pengamanan, baik untuk mencegah pencurian maupun tindak pidana lainnya. Ini momentum penting untuk menertibkan sumur-sumur minyak ilegal. Forkopimda juga sepakat membuat maklumat bersama sebagai bukti keseriusan penanganan,” jelas AKBP Wawan Andi.
Sementara itu, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Blora, Mulyowati melaporkan bahwa kebakaran terjadi sejak Minggu (17/8/2025) pukul 11.30 WIB.
“Hingga saat ini kurang lebih 300 KK atau sekitar 750 jiwa mengungsi, baik di rumah saudara maupun di tenda pengungsian yang sudah kami dirikan. BPBD bersama perangkat desa juga telah menyiapkan dapur umum, posko darurat, dan pengamanan hewan ternak milik warga. Upaya pemadaman masih terus dilakukan tim gabungan,” jelas Mulyowati.
Dari sisi teknis, Koordinator Keselamatan Hulu Migas Kementerian ESDM, Bambang Eka Satria menuturkan, api memang sudah mengecil, namun risiko kebakaran ulang masih tinggi.
“Kami butuh suplai air yang memadai dan akses jalan untuk mobilisasi alat berat. Nantinya sumur akan ditutup sesuai standar teknis agar tidak kembali membahayakan,” kata Bambang Eka.
Sementara itu, Kodim melalui Kasdim Mayor Inf. Bani menegaskan kesiapan TNI untuk bersinergi.
“Kami siap mengamankan lokasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan pengeboran ilegal yang berisiko tinggi,” ujarnya.
Dari sisi hukum, Ketua Pengadilan Negeri Blora, Nunung Kristiyani menekankan, pentingnya keadilan dalam penindakan.
“Jangan hanya masyarakat kecil yang ditindak, tetapi para pemodal juga harus bertanggung jawab. Jika masuk ke ranah pengadilan, kami pastikan penanganannya transparan,” tegas Nunung.
Sedangkan anggota Komisi B DPRD Blora, Jayadi mengingatkan, dampak psikologis warga juga harus diperhatikan.
“Banyak masyarakat yang trauma bahkan takut untuk kembali ke rumah. Pemerintah perlu menyiapkan dokter psikologi untuk membantu pemulihan mental warga terdampak,” pungkas Jayadi.***
