BLORA, (blora-ekspres.com) – Pemerintah Kabupaten Blora terus menguatkan komitmen untuk memastikan anak-anak sekolah mendapatkan makanan bergizi yang aman, sehat, dan layak konsumsi. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini selaku Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) MBG di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Senin (13/10/2025).
Dalam rakor yang dihadiri Forkopimda, Korwil SPPG, para kepala dinas, camat, kepala puskesmas, hingga ahli gizi seluruh dapur SPPG se-Blora, Wabup menegaskan bahwa seluruh dapur SPPG di Kabupaten Blora wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
“Ini penting sebagai jaminan bahwa makanan yang disajikan benar-benar layak konsumsi, terutama untuk anak-anak. Kami minta semua dapur segera penuhi syarat SLHS, termasuk menyiapkan tester makanan. Saya beri batas waktu sampai 1 November 2025. Jika tidak dipenuhi, saya akan tutup sementara dan laporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN),” tegas Budhe Rini sapaan akrab Wabup Rini.
Saat ini, terang Budhe Rini, Blora memiliki 55 dapur SPPG (Sentra Penyediaan Pangan Gizi) yang mendistribusikan makanan bergizi gratis ke siswa-siswa sekolah dasar. Pemerintah daerah siap melakukan pendampingan agar seluruh dapur dapat memenuhi standar tersebut sebelum tenggat waktu.
“Kami tidak main-main. Ini menyangkut kesehatan dan masa depan anak-anak Blora. Kami minta semua pihak serius, mulai dari ahli gizi, kepala dapur, hingga camat dan kepala desa. Program ini tidak boleh dijalankan asal-asalan,” lanjut Budhe Rini.
Lebih lanjut, Budhe Rini menyampaikan, rakor MBG ini juga digelar sebagai respon atas sejumlah aduan masyarakat terkait kualitas makanan yang disajikan di beberapa titik.
“Makanya hari ini kami hadirkan seluruh ahli gizi. Kami ingin menyatukan persepsi soal standar makanan bergizi untuk anak sekolah. Jangan asal menu. Harus sesuai gizi, porsi, dan keamanan pangan,” jelas Budhe Rini.
Para ahli gizi bahkan dipanggil secara acak dan spontan untuk menjelaskan peran serta tantangan mereka di lapangan.
“Tadi sengaja kami panggil satu per satu tanpa pemberitahuan. Supaya tahu betul sejauh mana kesiapan mereka,” tambah Budhe Rini.
Budhe Rini juga meminta seluruh camat, kapolsek, dan danramil untuk segera menggelar rapat koordinasi bersama kepala desa dalam rangka pemutakhiran data penerima manfaat dan sebaran dapur SPPG di wilayah masing-masing.
“Kita akan lakukan mapping ulang, agar distribusi SPPG ini tepat sasaran. Kalau ada dapur yang overload, kita geser. Kita evaluasi supaya merata dan efektif,” ujar Budhe Rini.
Dalam arahannya, Budhe Rini juga menegaskan soal penggunaan anggaran Rp. 10.000 per anak per hari, yang merupakan alokasi dari program MBG.
“Jangan ada potongan. Rp. 10 ribu itu harus full untuk bahan makanan. Biaya operasional dan sewa dapur sudah dianggarkan terpisah. Kalau ada penyimpangan, siap-siap kami tindak,” tegas Budhe Rini.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program unggulan Pemkab Blora untuk meningkatkan kualitas gizi dan tumbuh kembang anak. Namun kesuksesan program ini sangat bergantung pada kepatuhan semua pihak terhadap standar higienis, distribusi yang merata, dan pengawasan yang ketat.
“Ini bukan sekadar program makan. Ini investasi masa depan anak-anak Blora,” pungkas Wabup Setyorini.
Dalam sesi testimoni, Nur Intan, ahli gizi dari SPPG Karangjati 1 (Larasati) menjelaskan, bahwa peran ahli gizi tidak sebatas menyusun menu, tapi juga mengontrol seluruh proses, mulai dari perencanaan bahan, pemilihan, pemasakan, hingga distribusi makanan ke anak-anak.
“Kami menyusun menu mingguan, melakukan sortir bahan dari supplier, briefing tim dapur, hingga QC saat memasak. Bahkan kami siapkan golden sample sebagai acuan pemorsian agar semua anak menerima porsi gizi yang tepat,” jelas Intan.
Ahli gizi juga rutin melakukan uji organoleptik alias tes rasa dan kelayakan makanan.
“Setiap pagi kami cicipi makanan dari pengiriman sebelumnya. Kalau pagi enak, kami pastikan siang pun masih layak. Jika tidak, akan segera kami evaluasi,” imbuh Intan.
Komunikasi dengan sekolah pun terus dijaga agar jika ada menu yang kurang diterima anak, bisa langsung diganti.
“Kalau ada masukan dari sekolah, kami langsung respon. Tujuannya agar anak-anak tetap senang dan makan dengan lahap,” tutup Intan.
