BLORA, (blora-ekspres.com) – Di tengah pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora bersama DPRD tetap menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dengan komposisi yang kuat.
Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp. 2,225 triliun, sementara belanja daerah sebesar Rp. 2,214 triliun. Dengan demikian, APBD 2026 masih mencatat surplus sekitar Rp. 11,25 miliar yang dialokasikan untuk pembiayaan daerah. Rancangan APBD ini disetujui bersama Bupati dan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Blora, Minggu (30/11/2025).
Rapat paripurna yang awalnya dijadwal pukul 13.00 WIB sempat bergeser menjadi pukul 16.00 WIB. Namun rapat baru dimulai sekira pukul 21.00 WIB dan berakhir pukul 22.30 WIB. Dari 45 anggota DPRD, sebanyak 41 hadir sehingga rapat dinyatakan kuorum. Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Bupati, Forkopimda, dan sejumlah kepala dinas turut hadir.
Ketua DPRD Blora, Mustopa, menjelaskan bahwa sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, penetapan APBD harus dilakukan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berikutnya.
“30 November adalah batas akhir persetujuan bersama Bupati dan DPRD terhadap ranperda APBD 2026. Sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, penetapan APBD harus dilakukan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berikutnya. Jika terlambat, kepala daerah dan DPRD bisa dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan selama enam bulan,” ujar Mustopa.
DPRD pun mengintensifkan pembahasan APBD dengan memanggil satu per satu organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas rancangan anggaran dan pembahasan sejak Sabtu – Minggu, (29-30/11/2025).
Sebelum digelar rapat paripurna malam hari dengan empat agenda utama diantaranya pandangan umum fraksi terhadap ranperda APBD 2026, jawaban bupati atas pandangan fraksi, penetapan program pembentukan peraturan daerah 2026, dan persetujuan bersama terhadap ranperda APBD 2026.
Mustopa mengungkapkan, penyusunan APBD 2026 tidak mudah karena adanya pemotongan TKD sebesar Rp 370–376 miliar dari pusat.
“Kondisi ini mendorong DPRD dan Pemkab melakukan penyesuaian kebijakan tanpa mengurangi arah prioritas pembangunan. Kami tetap sepakat bahwa infrastruktur, terutama jalan, menjadi skala prioritas. Walaupun transfer daerah berkurang, anggarannya tetap kami jaga,” tegas Mustopa.
Terkait paripurna malam hari, Mustopa menambahkan, padatnya agenda membuat rapat harus digelar malam, tetapi seluruh agenda utama dapat diselesaikan dengan baik.
Sejumlah fraksi pun memberikan catatan penting terhadap rancangan anggaran. Fraksi Gerindra dan Golkar menekankan penguatan pendapatan asli daerah (PAD), PDIP mendorong peningkatan kinerja BUMD sebagai sumber pendapatan baru, dan Nasdem menyoroti lambannya pelaksanaan proyek APBD yang biasanya dimulai mendekati akhir tahun.
Menanggapi pandangan fraksi, Bupati Blora Arief Rohman menegaskan komitmen Pemkab untuk menjalankan APBD secara efisien dan memastikan proyek pembangunan tidak terlambat.
“Fokus kami tetap pada layanan dasar dan infrastruktur. Serapan anggaran harus dimulai sejak awal tahun agar tidak molor,” tegas Mustopa.***
